REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Indonesia Property Watch menyayangkan pernyataan tim Prabowo-Hatta mengenai kepemilikan asing yang membolehkan warga negara asing memiliki dengan hak pakai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda hal itu harus dikritisi.

Ia mengutarakan harapannya agar tim sukses Prabowo-Hatta dapat lebih menampilkan tokoh-tokoh yang benar-benar mengerti mengenai sektor perumahan. Hal itu, lanjutnya, karena sektor perumahan tidak semudah kelihatannya dan harus ditangani oleh orang yang benar-benar paham dan membumi.

"Sektor perumahan bukan anak tiri karena merupakan salah satu indikator kesejahteraan sebuah negara. Diharapkan presiden mendatang akan memberikan fokus yang serius bagi sektor perumahan rakyat karena menyangkut kesejahteraan rakyat itu sendiri, dan kedudukan Kemenpera jangan dijadikan politik dagang sapi untuk bagi-bagi jatah partai," sindir Ali.

Sementara beberapa pernyataan dari tim Jokowi-JK yang disorot Indonesia Property Watch antara lain pembangunan kampung deret di DKI Jakarta sebagai salah satu alternatif pemenuhan hunian serta pengurusan biaya secara on-line dan transparan untuk mengurangi biaya-biaya siluman.

"Berkaitan dengan pembangunan rusun, tim berjanji akan membangun 5 ribu menara rumah susun. Meskipun belum disampaikan secara utuh mengenai realisasinya, namun dengan program seribu menara rusunami tahun 2007 yang dibuat JK dapat menjadi pengalaman untuk dapat merealisasikan hal tersebut," kata Ali.