REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police Watch meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan investigasi, pengusutan, dan memanggil pihak yang terlibat dalam pertemuan antara Tim Sukses Jokowi - Jusuf Kalla dengan perwira tinggi Polri.
''Sehingga polemik yang muncul akibat pertemuan itu bisa disudahi agar tidak terus menerus merugikan institusi kepolisian,'' kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran persnya, Kamis (12/6).
Neta menilai, polemik yang muncul sangat memojokkan citra Polri sebagai institusi yang diharuskan netral pada Pilpres 2014.
Menurut Neta, berkembangnya polemik tersebut terkait dalam tiga hal. Pertama, masyarakat masih trauma dengan peristiwa Pemilu 2014 di mana sejumlah jenderal aktif Polri berpihak ke PDIP.
''Dan para jenderal senior yang sudah pensiun itu kini aktif menjadi Timses Jokowi - JK,'' kata dia.
Kemudian kedua, Komjen Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Presiden Megawati, sehingga dikhawatirkan terjadi pemihakan di tubuh Polri.
Yang ketiga, Polri sedang 'dihantui' kekhawatiran mengenai kabar, Polri akan ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri dalam pemerintahan baru.
''Ketiga faktor ini akan terus berkembang jika polemik tidak disudahi. Peran Bawaslu menjadi sangat penting disini,'' kata dia.
Ia melanjutkan, Bawaslu harus bersikap persis ketika isu Babinsa berkembang. Turun tangannya Bawaslu dinilai dapat meredakan polemik tersebut.
Neta mengatakan, Bawaslu perlu mengusut benar tidaknya pertemuan tersebut hanya sebuah kebetulan. Lalu, alasan apa dalam pertemuan tersebut, hadir staf ahli Kapolri dan pamen dari Baharkam Polri.
Pertanyaan selanjutnya, kenapa pengusaha perjudian TK juga hadir di tempat itu dan benarkah kehadiran HG, anggota KPU hanya kebetulan. Neta melanjutkan, harus ada penjelasakan pertemuan tersebut hanya kebetulan belaka.
''Fakta-fakta inilah yang harus diungkap Bawaslu, kemudian diumumkan ke publik agar transparan, sehingga Pilpres 2014 berjalan lancar, aman, dan netralitas Polri tetap terjaga,'' kata dia.
