REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrahman, menegaskan, belum ada capres yang spesifik mendukung polwan untuk berjilbab. Hal ini sangat disayangkan, karena ada jutaan polwan yang ingin berjilbab saat berdinas di tempat kerjanya.

"Ini sangat disayangkan," jelasnya, saat dihubungi, Kamis (12/6). Polwan berjilbab merupakan bukti terleksananya iklim demokrasi yang menjnjung tinggi kebebasan. Selain itu, ini juga bagian dari hak asasi seseorang dalam menjalankan keyakinannya.

Hamidah menyatakan, capres selama ini hanya berbicara secara umum seputar HAM. Soal jilbab polwan, mereka cenderung mengabaikan. Pihaknya berharap siapapun yang terpilih nantinya menjadi presiden dapat memperjuangkan polwan untuk berjilbab.

Kenapa harus presiden? Hamidah menjelaskan saat ini sudah tidak ada harapan lagi bagi polwan untuk berjilbab bila hanya mengandalkan institusinya. "Kapolri sendiri sudah tidak memberi harapan bagi polwan berjilbab dengan mengenakan pakaian dinas," imbuhnya.