REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menilai hingga sejauh ini belum ada calon presiden yang berani mengangkat wacana pengurangan atau penghapusan subsidi secara langsung baik dalam visi dan misinya maupun dalam dialog di ruang publik.

"Yang secara langsung bicara akan mengurangi atau menghilangkan subsidi untuk menghemat pengeluaran negara sejauh ini tidak ada. Namun, keduanya memiliki visi diversifikasi energi supaya konsumsi dan beban subsidi berkurang," kata Ninasapti Triaswati dihubungi di Jakarta, Jumat (13/6).

Nina menilai wacana pengurangan atau penghapusan subsidi merupakan isu yang kemungkinan tidak akan menguntungkan kedua calon presiden. Karena itu, tidak ada kandidat yang berani mengangkat wacana tersebut.

Begitu pula dalam acara debat kandidat, Nina menduga kedua calon tidak akan berani melontarkan pertanyaan mengenai isu tersebut kepada pesaingnya karena keduanya tidak ingin ditanya hal yang sama.

"Yang mungkin menanyakan itu adalah panelis dalam acara debat atau wartawan pada kesempatan wawancara. Kalau tidak ditanya tentu mereka tidak akan bicara mengenai hal itu," tuturnya.

Padahal, Nina mengatakan secara ekonomi subsidi sangat memberatkan negara karena lebih dinikmati oleh orang-orang kaya. Subsidi bahan bakar minyak (BBM) misalnya, hanya dinikmati oleh orang kaya yang memiliki sepeda motor dan mobil.

"Semakin banyak dia punya kendaraan, semakin banyak dia mendapat subsidi. Sementara itu, orang miskin yang tidak punya kendaraan, ke mana-mana naik kendaraan umum tidak merasakan subsidi," katanya.

Ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, memang ada kompensasi kepada orang miskin melalui program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 100.000 per bulan.

"Subsidi BBM itu kurang lebih Rp 5.000 per liter. Kalau orang kaya pakai mobil perlu 100 liter per bulan, dia menikmati subsidi Rp 500.000 per bulan. Apakah adil dibanding dengan BLSM yang dibayarkan Rp 300.000 setiap tiga bulan?" tanyanya.