REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden baru memiliki pekerjaan rumah besar dalam sektor minyak dan gas bumi (migas). Direktur Eksekutif Centre for Energy and Strategic Resources Indonesia (Cesri) Prima Mulyasari mengatakan renegosiasi kontrak migas harus menjadi perhatian baru, terutama yang isi kontraknya merugikan pemerintah.

"Presiden baru harus berani merenegosiasi kontrak perusahaan migas asing, dan tidak memperpanjang kerja sama jika perusahaan negara bisa mengambil alih," kata Prima di Jakarta, Ahad (15/6). 

Beberapa perpanjangan kontrak migas seperti Blok Mahakam, jelas dia, jika mampu dikerjakan Pertamina, tidak perlu diperpanjang kontraknya dengan total. Dalam hal ini, presiden yang baru harus benar-benar lepas dari intervensi asing jika itu merugikan Indonesia.

Pada sisi lain, Prima mengatakan Indonesia perlu secepatnya melakukan transfer teknologi dan knowledge di bidang energi. "Kontrak-kontrak kerja sama dengan asing harus disertai kewajiban melakukan transfer teknologi secara transparan." kata dia.