REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KPKPRL) melaporkan dugaan penggunaan fasilitas pemerintah yang dilakukan untuk kampanye pasangan capres nomor urut 1 Joko Widodo-Jusuf Kalla ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tim pemenangan pasangan itu diduga memanfaatkan KRL sebagai fasilitas umum untuk berkampanye melalui pembagian kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat.

‪Koordinator KPKPRL, Priyanto sebagai pelapor mengatakan, dugaan pelanggaran diduga dilakukan Rieke Diah Pitaloka dan kawan-kawan. Mereka disebut melakukan kampanye di Stasiun KRL Depok, Jawa Barat.‬ Padahal, stasiun dan KRL merupakan fasilitas milik negara.

‪"Aksi Rieke dan kawan-kawan ini mencerminkan arogansi mereka. Belum berkuasa saja sudah seenaknya menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan politik mereka apalagi jika mereka berkuasa," ujar Priyanto, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/6).‬

Selain itu, Priyanto menilai aksi Rieke dan rekan-rekan timses Jokowi-JK juga berpotensi mengganggu ketertiban penumpang.‬ Sebab dua karti tersebut dibagikan saat penumpang hendak menyeberang dari satu lajur lintasan ke lintasan berikutnya.

‪"Aktivitas kampanye di stasiun KRL juga membahayakan karena bisa mengalihkan konsentrasi penumpang yang menyeberang rel," ujarnya.‬

‪Karena itu, PKPKRL meminta Bawaslu mengusut dugaan kampaye dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Menurutnya kampanye tersebut melanggar aturan kampanye yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden. Yang menyebutkan pelaksana, peserta dan tugas kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.