REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim hukum pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tidak menampik adanya nuansa politik dibalik keterangan Wiranto soal keterlibatan Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis 1997 dan pemberhentian Prabowo sebagai prajurit ABRI.

Sebab Wiranto menyampaikan pernyataannya menjelang pemilu presiden 2014. "Bisa saja ditafsirkan politis. Karena ini secara momentum bulan politik," kata anggota tim hukum Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan ketika dihubungi Republika, Jum'at (20/6).

Tapi politik bukanlah faktor utama yang menjadi alasan Wiranto membuka sejarah Prabowo. Trimedya menyatakan Wiranto ingin meluruskan berbagai kesimpang-siuran sejarah soal Prabowo. Menurutnya Prabowo sendiri pernah menyatakan di depan publik agar persoalan pencopotan dirinya sebagai prajurit ABRI ditanyakan langsung kepada mantan atasannya. "Pak Wiranto kan atasan Prabowo. Dia merasa punya kewajiban moral menjelaskan ke publik," ujarnya.

Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan ini tidak mempersoalkan langkah kuasa hukum kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang melaporkan Mantan Panglima ABRI (Menpangab) itu ke Bawaslu. Bagi kubu Jokowi-JK laporan terhadap Wiranto diatur dalam undang-undang. "Kalau mereka dirugikan tempuh jalur hukum itu bagus. Daripada kerahkan massa," ujarnya.

Trimedya mengatakan Wiranto merupakan bagian dari tim kampanye Jokowi-JK. Saat ini Wiranto menjabat sebagai anggota tim penasihat pemenangan Jokowi-JK. Trimedya menyatakan tim hukum akan mendampingi Wiranto selama menjalani proses hukum. "Kami akan mendampingi," ujarnya.