REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Mantan danjen Kopasus Jenderal (Purn) Agum Gumelar menyatakan perbedaan kelompok di pemilihan presiden (Pilpres) 2014 merupakan bagian demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

"Ini demokrasi, jadi saya melihat perbedaan ini sebagai sebuah alam demokrasi," kata Agum usai menghadiri Deklarasi Komunitas Akademisi Lintas Perguruan Tinggi se-Jabar di Kota Bandung, Selasa (24/6).

Deklarasi Komunitas Akademisi Lintas Perguruan Tinggi se-Jabar itu untuk mendukung program Revolusi Mental Jokowi-JK. Menurut dia, pilpres merupakan konteks pesta demokrasi yang secara bersama-sama harus disukseskan bukan memunculkan permusuhan. "Saya rasa yang di sana itu (pendukung Prabowo-Hatta) sahabat saya semua," kata Agum.

Menteri transportasi pada era presiden Megawati Soekarnoputri itu menuturkan, perbedaan itu bukan hanya terjadi di kalangan sipil, tetapi dikalangan antara purnawirawan TNI dan Polri yang terkelompok mendukung pasangan Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK.

Hanya saja, kata dia, perbedaan itu, tidak dapat dipecahbelahkan karena perbedaan dalam menentukan pilihan calon pemimpin merupakan hak setiap warga negara Indonesia. "Tidak boleh pecah itu TNI dan Polri, kami punya sikap politik karena kami sudah menjadi warga sipil dan sama dengan warga sipil lainnya," kata Agum.

Dia menyatakan, perbedaan purnawirawan pada dua institusi itu akan selesai setelah Pilpres 9 Juli, selanjutnya kembali bersatu membangun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. "Usai pilpres nanti perbedaan ini akan menjadikan kembali persaudaraan yang erat antara sesama purnawirawan," katanya.