REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader dan simpatisannya untuk mewaspadai indikasi kecurangan pemilu presiden menjelang masa tenang.
"Tinggal 14 hari lagi pencoblosan dimulai. Namun buat saya tinggal empat hari lagi masa kampanye. Sisanya hanya untuk bersih-bersih menunggu minggu tenang," katanya dalam konferensi pers di Kota Bekasi, Jumat.
Menurut dia, seluruh kader dan simpatisan di setiap daerah perlu mewaspadai segala kemungkinan munculnya kecurangan dari kubu lawan.
"Saya adalah ketua umum terlama yang pernah menjabat di Indonesia. Selama 21 tahun saya memimpin dari sejak PDI hingga PDIP," katanya.
Dari pengamatan pihaknya, dari sejumlah rangkaian agenda pemilu presiden di Indonesia sejak 1955 hingga 2009, ada sedikitnya empat indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pengumpulan suara.
Indikasi tersebut, di antaranya permasalahan netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan.
"Saat pemilu legislatif, kenapa kotak suara ada yang terbuat dari kardus, dirobek saja bisa," katanya.
Hal berikutnya yang patut diwaspadai, katanya, aktivitas intelejen yang bisa saja dimanfaatkan kandidat lawan untuk kepentingan pemenangan.
"Intelejen itu harusnya bekerja untuk pemerintah dan bersikap independen. Bukan justru dimanfaatkan untuk memenangkan salah satu kandidat," katanya.
Pihaknya juga meminta pengawasan terhadap surat suara yang sering mengalami kerusakan saat akan digunakan.
"Padahal saya sudah beri masukan ke KPU untuk mengantisipasi kerusakan kertas suara. Seperti kita buat uang. Kalau Bank Indonesia adalah KPU, dia bertanggung jawab atas seleksi uang yang dia buat, sehingga saat didistribusikan, tidak ada yang rusak," katanya.
Perhatian lainnya menyangkut praktik politik uang yang saat ini mulai menyasar sebagian warga di wilayah pelosok.
"Saat ini sudah beberapa kali tertangkap. Ada amplop yang isinya uang asing di sejumlah pelosok. Masyarakat di sana bingung gantinya dan cara menukarnya bagaimana," katanya.
Menurut dia, kalangan saksi di tempat pemungutan suara juga tergiur dengan dengan uang.
"Saat penghitungan suara nanti, ajak saja dia (saksi, red.) makan siang dulu agar dia meninggalkan tugasnya. Saat itulah terjadi rekayasa surat suara," katanya.
Dia mengimbau seluruh kader dan simpatisannya untuk mengawasi juga proses pendistribusian kotak suara dari TPS.
"Yang bahaya itu saat kotak suara diangkat dari TPS. Itu harus diawasi," katanya.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut 2.
