REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres koalisi Merah Putih Prabowo Subianto menilai proses demokrasi di Indonesia masih membutuhkan biaya yang mahal. Ia mengatakan itu saat memenuhi undangan Indonesian Council on World Affairs (ICWA) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (30/6) malam.

Prabowo saat itu berorasi dengan menggunakan bahasa Inggris di depan sejumlah duta besar dan perwakilan negara lain di Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, Prabowo menyebut, rekannya dalam pemilihan bupati harus mengeluarkan dana satu miliar rupiah lebih. Padahal gaji menjadi bupati hanya jutaan.

Inilah, menurut Prabowo, yang membuat bupati itu bisa terikat pada para penyokong dana atau melakukan korupsi. Penanya lain kemudian mempertanyakan situasi serupa dalam pilpres.

Penanya itu mendengar kabar dana yang dihabiskan untuk jadi orang nomor satu di Indonesia hingga miliaran dolar. "Saya pikir biaya untuk kampanye dan pemilihan ini sangat-sangat tinggi. Tapi saya belum sampai miliar dolar, miliaran rupiah, yes. Terima kasih Tuhan belum sampai pada miliar dolar," ujar Prabowo, sambil tertawa.

Karena itu, Prabowo mengatakan, perlu untuk membangun koalisi yang kuat. Antara lain, karena dia tidak cukup mampu untuk membiayai sendiri untuk menghadapi pemilu ini. 

Ada enam partai yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. "Biaya dibagi merata dan tentu saja kami punya pendukung yang kuat. Kami bergantung pada donasi, bergantung pada kontributor. Itu bagaimana demokrasi modern berjalan," kata dia.

Prabowo menyebut sudah berkali-kali menyarankan untuk bisa menekan biaya kampanye. Misalnya di Eropa Barat yang memberikan spot kampanye di seluruh stasiun televisi untuk kampanye semua partai politik.

Kemudian ada juga di negara lain partai politik yang mendapat bantuan dari anggaran negara. Cara-cara seperti ini, dianggap dapat membantu untuk menekan ongkos dalam proses demokrasi. 

"Saya setuju kita harus cari cara untuk mengurangi biaya kampanye ini," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.