REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menyatakan Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) berhak menyatakan sikap politiknya atas nama demokrasi. 

"Soal pihak-pihak di luar FUUI bersetuju atau kontra, itu soal lain. Orang lain pro atau tolak sikap itu, juga lumrah," ujar Ramadhan saat dihubungi Republika, Rabu (2/7) pagi. 

Menurut Ramadhan, fatwa FUUI yang mengharamkan capres-cawapres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) merupakan aksi politik, apalagi ini diskursus, jadi bebas saja.

"Saya mendengar ada banyak alasan kelompok Muslim atas dasar agama, keyakinan, ideologi dan orientasi politik menolak Jokowi," ungkap Ramadhan. 

Mereka tidak nyaman dengan sikap liberal terkait persoalan isu dan kolom agama di KTP, perda syariah, dan lain-lain. 

"Ada juga yang tidak nyaman dengan ragam kelompok dan aliran yang diyakini atau dikabarkan mendominasi tim sukses Jokowi. Intinya, ragam alasan," ungkap Ramadhan.

Jika FUUI menolak Jokowi karena alasan agama, ada juga kelompok lain atau mereka-mereka yang memilih Jokowi karena nyaman secara agama dan keyakinan. "Ini juga sah-sah saja," papar angota Tim Kampanye Nasional (Timkamnas) Prabowo-Hatta ini.

Situasi ini merupakan konsekuensi dari liberalisasi politik di era reformasi. Semua orang punya andil dan dijamin hak politiknya. "Satu suara doktor sama nilainya dengan penambal ban bocor," jelas Ramadhan.

Menurut Ramadhan, FUUI menambah daftar panjang alasan penolakan publik pada Jokowi. Ada juga yang menolak karena Jokowi masih mentah dan belum matang. 

Sebagian juga menganggap Jokowi pemimpin yang tidak mandiri dan selalu dalam bayang-bayang Megawati. "Maklum, Jokowi kan petugas partai, kata Ketum PDIP," lanjut Ramadhan. 

"Bagi mereka-mereka yang bukan kader atau anggota PDIP, gimana dong? Nggak harus milih Jokowi, kan?" terang Ramadhan.