REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekonsiliasi harus dilakukan oleh kedua kubu pasangan capres dan cawapres. Siapapun pemenangnya, pihak yang kalah harus dengan //legowo// menerima hasil dari pilihan rakyat. Sebab, tidak ada kepentingan yang lebih besar selain menjaga terciptanya perdamaian dan kerukunan di masyarakat.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, saat ini potensi benturan di tingkat akar rumput mulai terlihat. Sesama pendukung dan simpatisan seolah dibelah menjadi dua kubu yang harus saling berhadapan.Menurutnya, hal itu dampak dari perseteruan antar elit politik yang terjadi sehingga masyarakat terprovokasi.
Dia mengatakan, kekuasaan tidak lebih penting dari terwujudnya masyarakat yang damai dan sejahtera. Ia meminta elit untuk mencontohkan tindakan yang baik kepada masyarakat dengan tidak saling serang satu sama lain. "Sebab pertengkaran di masyarakat bawah bisa melukai bangsa," katanya kepada Republika, Jumat (4/7).
Persoalannya, kata dia, elit di kubu masing-masing kandidat sekarang terlihat bersikap toleran dan dialogis. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka menutup mata dari efek pernyataannya. Sehingga yang bawah jadi terprovokasi.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) itu, elit kedua kubu harus duduk bersama dan menyatakan sepenuh hati untuk rekonsiliasi. Tetapi, hal itu dilakukan bukan hanya sebagai bentuk seremoni. Deklarasi damai, kata dia, juga pernah dilakukan di KPU beberapa waktu lalu. Tapi itu terbukti tidak efektif karena hanya seremoni.
Rekonsiliasi akan efektif jika mereka tegas dan patuh dalam memegang komitmen bersama. Mereka harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh pendukungnya masing-masing sampai di tingkat bawah. "Kalau terjadi apa-apa yang dilakukan pendukung atau simpatisan, jangan sampai bilang nggak tau. Kalau perlu turun tangan ke lapangan untuk menenangkan," ujarnya.
Dia menambahkan, penyelenggara pilpres juga harus lebih proaktif dalam mengantisipasi potensi kecurangan dan pelanggaran pilpres. Sebab, gesekan di akar rumput bisa terjadi kalau penyelenggara tidak tegas dalam menindak kecurangan yang merugikan salah satu pihak. "Menurut saya Bawaslu dan polisi harus lebih tegas. Selama ini mereka tidak bekerja optimal," ujarnya.
