REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia sepatutnya memiliki kebijakan satu peta tata ruang sehingga tidak terjadi salah kaprah dalam pengelolaan hutan.

"Pemetaan tata ruang Indonesia harus segera diselesaikan dan dibuat satu peta tata ruang sehingga tidak ada tafsir berbeda-beda," kata Jokowi, di Jakarta, Sabtu (5/7) malam.

Dia nyatakan itu saat debat calon presiden-wakil presiden, yang diselenggarakan KPU, dan disiarkan langsung stasiun televisi swasta nasional.

Debat putaran terakhir itu dimoderatori Rektor Universitas Diponegoro, Prof Sudharto P Hadi, dengan tema pangan, energi dan lingkungan.

Menurut Jokowi, sampai saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan satu peta tata ruang dan di sisi lain kerusakan hutan terus terjadi dari tahun ke tahun.

"Karena tidak ada kebijakan satu peta tata ruang maka kebijakan pemerintah selalu salah kaprah," katanya.

Dengan kebijakan satu peta tata ruang maka akan diatur mana hutan lindung, hutan produksi serta hutan yang bisa dikonversi untuk pemanfaatan lain.

Karena tidak ada satu peta tata ruang, maka terus terjadi pengalihan fungsi hutan lindung, baik untuk pertambangan, industri, pemukiman maupun fungsi lainnya.

"Hal ini terus menggerus hutan lindung Indonesia menjadi semakin menyusut," katanya.