REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Empat hari menjelang pemungkutan suara (9 Juli), TNI AD, KPU, dan Bawaslu menggelar rapat koordinasi memastikan persiapan penyelenggaraan pemilu, Ahad (5/7). Dari hasil telekonfrensi nasional yang dilakukan tiga lembga tersebut secara serentak, empat daerah  dilaporkan berpotensi mengalami gangguan ataupun masih terkendala dalam persiapan. 

Empat daerah tersebut adalah Papua, Yogyakarta, Aceh, serta Maluku. Dari Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua melaporkan adanya gangguan keamanan dari kelompok separatis melalui pesan singkat terhadap masyakat  serta acaman teror bersenjata. 

"Mereka menyebarkan pesan singkat melalui sms menyatakan mereka memboikot pilpres serta menggangu TPS serta pos-pos yang dijaga TNI dan Polri," Ujar Christian melalui layar video, disaksikan bersama-sama di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat.

Sementara itu, dari Yogyakarta dilaporkan terjadi aksi pelemparan batu oleh sejumlah orang terhadap Hotel Zodiak Sabtu dini hari tadi. Menurut pimpinan TNI AD setempat, aksi tersebut dimaksudkan untuk menyasar mobil Ketua Komite Pengawasa Pemilu Independen (KPPI).

Dari Aceh, pangdam setempat melaporkan banyaknya TPS yang terkategori hitam atau rawan, yang jumlahnya mencapai 2602 titik TPS. Namun tidak dijelaskan lebih jauh faktor apa yang menyebabkab kerawanan tersebut.

Sementara dari Maluku, gangguan dilaporkan bukan berbentuk kekerasan, melainkan keterlambatan distribusi perangkat pemliku ke Kabupaten Tual karena kendala cuaca. 

Selain soal potensi gangguan dan kendala teknis, para Pangdam yang didampingi petugas KPU dan Bawaslu dari seluruh wilayah di Indonesia melaporkan kesiapan di daerah mereka masing-masing. Soal pengamanan, mereka menyampaikan jumlah personel dan alusista yang diterjunkan selama proses pemilihan.   

Dalam kesempatan tersebut, KASAD Jenderal TNI Budiman menghimbau agar seluruh jajaran TNI siaga, dan melakukan penindakan terhadap sekecil apapun potensi gangguan. Selain itu, pada kesempatan tersebut Budiman kembali menegaskan netralitas TNI. 

"Tidak boleh ada pelanggaran netralistas sekecil apapun. Ini merupakan pertaruhan bagi TNI," ujar Budiman.