REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - KPU harus segera mengantisipasi kerawanan logistik pada pilpres (pemilihan presiden) tanggal 9 Juli besok. Karena kerawanan logistik kemungkinan bisa terjadi seperti halnya pengalaman pada saat pileg  (pemilihan legislatif).

''Kerawan logistik ini mestinya sudah terpetakan oleh KPU seperti kotak suara, surat suara  dan kalkulasi pada proses penghitungan suara.  Dalam pileg kemarin ada kesan KPU //kedodoran//. Harusnya sekarang masih bisa dikejar,''kata Pengamat Politik Ari Sujito pada Republika, Ahad (6/7).

Yang penting, kata Ari, KPU mengecek langsung di lapangan dan tidak hanya sekedar mendengar laporan saja. Karena seringkali informasi di lapangan tidak jelas . Berkaitan dengan banyaknya surat suara yang rusak, dia menilai ada tiga penyebab yang perlu ditelusuri.

Pertama, karena sudah rusak saat proses  percetakan; Kedua, rusak pada saat di perjalanan ; ketiga, sengaja di rusak. Untuk mengetahuinya bisa dicek. Kalau rusak di percetakan biasanya di percetakan ada audit produk dan quality control.   Sedangkan kalau rusak di perjalanan harus dilihat  penyelenggara distribusi dan transportasinya bagaimana.

Selanjutnya  Dosen UGM ini menambahkan, kalau surat suara itu sengaja dirusak atau sudah dicoblos sebelum dilakukan pilpres penyelenggara harus disiplin dan jujur. Kalau memang ada kecurangan di logistik harus segera dilaporkan.

Sehubungan dengan hal itu Ari mengimbau kepada masyarakat baik petugas maupun masyarakat yang mencoblos agar benar-benar mengecek  apakah surat suara pada saat mereka mau menggunakan hak pilihnya di TPS rusak atau tidak.