REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Sebagian warga pendatang di Bali mengeluhkan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara Pilpres 2014. Mereka merupakan pendatang yang mencari nafkah di Bali dengan membuat sejumlah usaha.

Hendri, pedagang kacamata di pinggiran Jalan Imam Bonjol, Denpasar mengatakan, tidak ada tawaran dari siapapun untuk mengajak ikut berpartisipasi. 

Hendri mengalami bukan hanya pada 2014, namun 2009, ia mendapat kejadian yang sama. ''Mungkin kita belum dianggap warga sini. Mau sih memilih, tapi kan saya orang Tegal, masa harus pulang, biayanya berapa,'' kata dia, Rabu (9/7).

Hendri meminta agar pemerintah Bali mendata kembali warga pendatang untuk bisa memilih pada Pilpres berikutnya. Syafei, pengusaha art furniture pun menegaskan hal serupa dengan Hendri. Bahkan sejak 15 tahun di Bali, ia tidak bisa memberikan hak suaranya. 

''Ya bagaimana, tidak ada yang meminta,'' kata dia.

Syafei menjelaskan, ia hanya memiliki kartu penduduk sementara di Bali karena memiliki usaha di Bali, namun kartu tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memilih.

Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Wiarsa Raka Shandi mengaku sudah mempermudah warga pendatang jika ingin memilih salah satunya dengan formulis A5.

''Di Denpasar untuk formulir A5 sudah ribuan diproses, kami menjamin dan fasilitasi perlindungan hak pilih seluruh warga masyarakat,'' kata dia. 

Ia melanjutkan, dalam Pilpres ini, masyarakat dijamin. Jika warga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka akan masuk ke daftar pemilih khusus atau DPTB. Tidak hanya itu, warga juga bisa menggunakan KTP atau paspor untuk ikut memilih.

''Itu tanda sudah sedemikian jauhnya menjamin, tapi kita butuh kesadaran masyarakat, tidak sepenuhnya oleh KPU tapi partisipasi masyarakat,'' kata dia.