REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Libur pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rabu, berakibat pada kenaikan biaya operasional industri, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi.

"Bagi perusahaan yang sudah terlanjur memiliki kontrak dengan pembeli maka mereka terpaksa harus melemburkan karyawannya dan berakibat pada kenaikan biaya produksi hingga dua kali lipat," ujarnya di Semarang, Rabu.

Ia mencontohkan, jika dalam satu hari setiap karyawan memperoleh upah Rp60 ribu maka pada hari kerja yang menjadi hari libur manajemen perusahaan harus membayar dua kali lipat untuk karyawan yang dilemburkan.

"Kalau perusahaan tersebut dari awal tidak terikat kontrak yang membutuhkan waktu cepat maka lebih baik memang meliburkan karyawannya, tetapi jika tidak demikian kan perusahaan rugi," jelasnya.

Apalagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar dengan jumlah karyawan mencapai ribuan maka biaya operasional akan semakin tinggi.

Pihaknya memastikan banyak perusahaan yang saat ini melemburkan karyawan mengingat jelang Lebaran terjadi peningkatan aktivitas produksi.

Sementara itu Frans berpendapat seharusnya Pemerintah tidak menjadikan hari pencoblosan pilpres ini sebagai hari libur melainkan cukup mewajibkan semua perusahaan agar memberikan kesempatan bagi para karyawan agar bisa mencoblos.

"Bagi karyawan yang tinggalnya agak jauh dari pabrik kami bisa memberikan waktu hingga empat jam, apalagi kalau proses pencoblosan sendiri kan sebetulnya tidak memakan waktu lama," jelasnya.

Frans mengatakan di tahun 1990an hari pencoblosan dilaksanakan pada hari kerja tetapi tidak lantas menjadi hari libur nasional sehingga produksi tetap berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

"Saat itu kebijakan tersebut berjalan dengan baik, harapan saya mewakili pengusaha tentu peraturan tersebut bisa kembali dilaksanakan," jelasnya.