REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Empat lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat (quick count) yang menunjukkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemenangan. Namun lembaga survei lain justru mengeluarkan hasil hitung cepat yang menyatakan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenangan.

Kredibilitas lembaga survei pun dipertanyakan. Mengenai kritikan itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Mahfud MD tidak mempersoalkannya. "Ya tidak apa-apa. Bahkan ada juga yang mengatakan LSN itu miliknya Pak Mahfud begitu," ujar dia di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (10/7).

LSN, Lembaga Survei Nasional, merupakan salah satu yang mengeluarkan hasil hitung cepat dengan hasil kemenangan Prabowo-Hatta. Mahfud mengatakan, LSN merupakan milik Umar S Bakry. "Umar merupakan Sekjen Denny JA di organisasi Asosiasi Riset Opini (Publik Indonesia) namanya AROPI. Jadi tidak ada kaitan dengan saya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Denny JA merupakan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Lembaga survei ini mengeluarkan hasil quick count yang menyatakan Jokowi-JK sebagai pemenang. Karena itu, Mahfud membantah jika lembaga survei yang mengeluarkan hasil kemenangan Prabowo-Hatta bekerja sama dengan Tim Pemenangan Nasional. Mahfud mengatakan, lembaga survei itu beda dengan yang digunakan dalam internal tim. "Beda, kita punya survei internal. Itu yang menjadi dasar kita," ujar dia.

Selain LSN, lembaga survei lain yang mengeluarkan hasil quick count memenangkan Prabowo-Hatta adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Mahfud hanya mengetahui ada lembaga survei itu yang bekerja sama dengan stasiun televisi. "Apakah itu volunteer atau disewa. Sampai sekarang itu di luar timkamnas. Itu televisi masing-masing yang memang kebetulan televisinya itu berafiliasi ke kita," kata dia.

Atas perbedaan hasil hitung cepat ini, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) akan mengaudit lembaga survei. Mahfud mempersilahkan karena Tim Peemenangan Nasional tidak mempunyai kepentingan. "Terserah mereka saja. Kalau kita tidak punya kepentingan dengan audit. Kepentingan kita hasil KPU (Komisi Pemilihan Umum) saja, hasil resmi," ujar dia.