REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menggelar konfrensi pers menyikapi polemik perbedaan hasil hitung cepat pilpres dalam sejumlah lembaga survei. Partai menegaskan, akan menghormati hasil hitung manual yang dilakukan KPU. 

"Ada beberapa versi real count. Kami akan bertumpu pada hasil resmi KPU. Tanggal 22 Juli mendatang," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Yasona Hamonangan Laoli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (10/7).

Namun, Yasona memperkirakan, hasil quick cout yang dilakukan dengan kaidah ilmiah dan etika keilmuan tidak akan berbeda jauh dengan hitung manual KPU. Apalagi, PDIP juga memiliki versi quick count internal yang hasilnya memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Yasona meminta seluruh masyarakat sama-sama menjaga proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, provinsi, hingga KPU pusat. "Kami meminta masyarakat untuk menjaga hasil suara," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Anggota tim kuasa hukum Jokowi-JK, Tri Tamtomo meminta semua pihak menahan diri menyikapi perbedaan hasil quick count. Dia khawatir saling klaim antarkubu bakal memunculkan pergesekan di masyarakat. "Jangan sampai ada gesekan sedikit pun yang mencederai demokrasi," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu juga berharap aparat keamanan Polri dan TNI tetap mempertahankan sikap netral. Termasuk ikut menjaga proses penghitungan suara. "Bagi seluruh jajaran TNI dan Polri tolong waktu yang tersisa ini betul-betul diamati," katanya.