REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penghitungan suara sudah mulai masuk di tingkat kecamatan, Ahad (13/7). Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam memantau proses rekapitulasi suara itu.

"Diantara titik rawan saat rekap adalah proses di kecamatan yang saat ini tengah berjalan," ujar Koordinator Nasional M Afifuddin, Ahad (13/7). Karena itu, JPPR meminta masyarakat untuk dapat turut mengawasi. 

Afifuddin mengatakan, peran masyarakat penting untuk dapat mengantisipasi kecurangan dan manipulasi suara. Ia mengatakan, ini penting untuk menjaga kualitas Pemilu. Selain itu, menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun harus dijaga. "Kita harus kuatkan dan jaga KPU agar tetap profesional melakukan penghitungan manual yang sedang berjalan," kata dia.

Saling klaim kemenangan muncul dari para kandidat pasangan capres-cawapres pascapencoblosan. Semua mengklaim mendapat mandat dari rakyat berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) beberapa lembaga survei yang berbeda. Afifuddin mengingatkan agar hasil hitung cepat itu tidak membuat KPU terintervensi. 

Afifuddin mengkritik pernyataan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang menyebut penghitungan KPU keliru apabila tidak sesuai dengan hasil quick count lembaga surveinya. Ia menilai, pernyataan itu merupakan bentuk intervensi terhadap KPU. "Terlepas dari kepercayaan kita terhadap metode quick count, jangan lantas membuat kita arogan dan merasa paling benar," kata dia.

Aturan pemilu, Afifuddin mengatakan, Indonesia masih menggunakan sistem penghitungan suara secara manual. Ia mengatakan, itulah yang diakui keabsahannya untuk menentukan pemenangan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Karena itu, ia meminta semua pihak menahan diri, pun dengan masyarakat. "Lebih baik kita saling menahan diri sampai hasil resmi 22 Juli nanti," ujar dia.