REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Penetapan koalisi permanen kubu pasangan calon Prabowo-Hatta dinilai akan melemahkan pemerintahan periode ke depan. Sebab, jika Jokowi-JK mendapat mandat, mereka akan mendapat serangan dari parlemen yang sebagian besar dari kubu kompetitornya.

Politikus Muda Golkar, Indra J Piliang mengatakan, bergabungnya Golkar dengan koalisi permanen Prabowo-Hatta sangat bertentangan dengan platform partainya. Parpolnya itu memiliki perjuangan untuk menciptakan stabilitas politik, itu tak sejalan dengan kebijakan ketum Aburizal (Ical) Bakrie.

“Sebab koalisi permanen yang mereka inisiasikan itu justru akan ‘menggergaji’ pemerintahan versi Jokowi-JK kalau nanti mereka terpilih,” kata Indra usai pers Kader Golkar Lintas Generasi di Aula Perintis Kemerdekaan, Tugu Proklamasi, Menteng, Selasa (15/7).

Dia menambahkan, Golkar sendiri punya program untuk menciptakan stabilitas politik. Ia khawatir, koalisi tersebut justru memberikan tekanan dan bukan memberikan solusi atas persoalan bangsa ini. Itulah mengapa, parpolnya tak inginkan adanya koalisi semacam itu.

Dia akan mendukung, siapapun yang nanti terpilih sebagai pasangan calon terpilih periode 2014 – 2019. Mereka komitmen untuk bersikap obyektif, bukan karena adanya kader Golkar, Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres pendamping Jokowi.

“Kami pastinya akan memberikan dukungan kepada pemerintahan terpilih nanti,” ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah kader lintas generasi di Golkar menyelenggarakan jumpa pers terkait seruan penyelamatan partai di Aula Perintis Kemerdekaan, Tugu Proklamasi, Menteng. Selain Fahmi, politisi senior yang hadir antara lain Ginanjar Kartasasmita, Andi Mattalatta dan Zainal Bintang.

Sedangkan poros muda diwakili Andi Sinulingga, Indra J Piliang dan Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai. Pertemuan tersebut menginisiasi adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan ketum Golkar karena dianggap gagal dalam berpolitik.