REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga menilai inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukan calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo pada Ah (20/ad7), setelah buka puasa merupakan langkah yang tepat.
Pertemuan yang sedianya berlangsung di Istana Negara itu diharapkan dapat menurunkan tensi politik yang saat ini benar-benar memanas di kalangan elite dan dampaknya mulai terasa hingga ke kalangan menengah ke bawah," katanya di Kupang, Minggu.
Menurut dia, jika hawa panas akibat gesekan politik elite terasa benar di tingkat bawah, maka suasana yang kondusif selama ini bisa saja berubah menjadi gaduh, sehingga perlu langkah tepat untuk mencegahnya.
"Pencegahan agar tidak adanya gaduh politik itu yang tepat adalah dimulai dari pimpinannya dalam hal capres dan cawapres untuk selanjutnya kedua calon pemimpin bangsa ini yang menenangkan tim pendukung dan ini akan lebih mudah ketimbang dengan cara lain," katanya.
Jadi menurut Pira Bunga, tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengimplementasikan filosofi/filsafat kepemimpinan diibaratkan dengan seekor ikan dimana kalau di kepala ikan busuk, maka ke bawahnya juga busuk atau sebaliknya apabila kepala ikan sehat, maka selanjutnya juga sehat dan aman dikonsumsi.
"Jadi kalau dua pasang calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, serta Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan iklas saling menerima kekalahan dan kemenangan dengan demikian juga akan diikuti para pendukung di pusat hingga ke daerah," katanya.
Karena itu semua pihak harus mendukung langkah elegan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin melepas kepemimpinan nasional yang dikendalikan selama 10 tahun dengan aman dan damai seperti sedia kala.
"Kita tentunya tidak ingin hanya klaim kemenangan Pemilihan presiden 2014 oleh dua kandidat capres cawapres hingga membawa suasana panas dalam demokrasi Indonesia. Apalagi jika isu bakal adanya kaos alias kerusuhan saat penetapan rekapitulasi suara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), 22 Juli 2014 benar menjadi kenyataan," katanya.
