REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Effendi Simbolon berpendapat dukungan Golkar dan Demokrat terhadap Joko Widodo-Jusuf Kalla  jika memenangkan pemilu presiden bukan jaminan terciptanya stabilitas pemerintahan. Buktinya, koalisi besar yang diciptakan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak berhasil menstabilkan pemerintahan SBY-Boediono. "Saya merujuk 10 tahun pemerintahan SBY. Toh (koalisi besar) tidak menjamin soliditas antara pemerintah dan parlemen," kata Effendi saat dihubungi Republika, Senin (21/7).

Dukungan partai yang besar di kabinet boleh jadi malah menyulitkan pemerintahan Jokowi-JK. Effendi mengatakan tidak mustahil pemerintahan Jokowi-JK malah akan tersandera kepentingan-kepentingan partai yang ada di kabinet. "Malah kemungkinan bisa terjadi tarik-menarik kepentingan," ujarnya.

Effendi percaya dukungan partai politik yang ada sekarang (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura) sudah cukup mestabilkan pemerintahan. Yang terpenting, imbuh Effendi, pemerintahan mendatang menerapkan program-program yang prorakyat dan merujuk visi misi dalam UUD 1945. "Sepanjang program koalisi prorakyat tidak untuk kepentingan kelompok, saya kira tidak perlu dikhawatirkan," katanya.

Effendi tidak berani berspekulasi soal bentuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Sampai saat ini PDI Perjuangan juga belum membahas masalah tersebut. Dia memperkirakan pembahasan kabinet baru akan dilakukan pada bulan Oktober dengan melibatkan Jokowi-JK dan para ketua umum partai pendukung. "Belum dibicarakan sekarang. Itu (kabinet) kewenangan Pak Jokowi-JK dan ketum-ketum. Minggu kedua Oktober (pembahasan)," katanya.