REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejauh ini masih tetap akan merampungkan rekapitulasi penghitungan suara pada 22 Juli. Meskipun saat proses penghitungan suara di tingkat nasional ini, Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa masih mengajukan keberatan.

Tim Prabowo-Hatta sebelumnya meminta pengumuman hasil penghitungan suara ditunda. Mereka mengklaim menemukan indikasi kecurangan di beberapa wilayah. "Ada persoalan yang kami rasa struktural dan berpengaruh pada perolehan hasil suara, dan itu tidak cukup dengan memidanakan atau memproses kasus tersebut ke ranah pelanggaran hukum," kata Direktur Strategi Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta Sukmo Harsono, kepada Republika, Senin (21/7).

Sebelumnya Tim Prabowo-Hatta sudah menyebut adanya dugaan kecurangan, seperti di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Papua. Tim pasangan nomor urut 1 itu pun mendesak untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sukmo menilai dugaan persoalan itu harus diselesaikan. "Ada proses demokrasi yang tercederai dan ini membuat hasilnya menjadi tidak legitimate jika tidak dituntaskan, apakah melalui PSU atau yang lain," kata dia.

Sejauh ini Tim Prabowo-Hatta memang terus melakukan pemantauan terhadap proses penghitungan suara di KPU. Hingga Ahad (20/7), KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi suara di 15 provinsi. Hasilnya Prabowo-Hatta masih unggul dengan perolehan 13.176.384 suara. Sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memeroleh 12.249.515 suara.

Sukmo mengatakan, Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta rencananya akan melakukan pertemuan untuk mendengar laporan para saksi yang memantau rekapitulasi suara. Ia mengatakan, hingga Senin sore masih belum mendapat laporan mengenai hasil penghitungan suara di beberapa wilayah yang dinilai bermasalah. "(Senin) malam ini timkamnas akan menunggu laporan saksi di KPU untuk mengambil sikap jika KPU memaksa untuk menetapkan besok hari (Selasa)," kata Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu.