REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- KH Hasyim Muzadi meminta semua elite politik di Indonesia mengedepankan kepentingan bangsa dalam menanggapi hasil pemilihan presiden (pilpres) yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini. Kalau tidak puas, pinta mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, bisa menggugat ke Mahkamah KOnstitusi (MK) atau bertarung lagi pada pilpres lima tahun mendatang.

"Kalau ada yang dianggap tidak benar di KPU, toh ada MK. Kalau tidak puas di MK, bisa  bertarung lima tahun lagi. Kita boleh membela partai dengan segala kepentingannya, tapi tidak boleh mengorbankan Indonesia. Partai untuk Indonesia bukan indonesia untuk partai," kata Hasyim, Senin (21/7).

Dia menyontohkan, pada Pilpres 2004, dirinya yang berpasangan dengan Megawati kalah melawan pasangan SBY-JK. Namun ketika itu dengan gagah mengakui kekalahan. 

Pengasuh Ponpes Al-Hikam Malang dan Depok ini berpendapat bahwa demokrasi tidaklah sama dengan mengorbankan Indonesia untuk demokrasi. Kiai kelahiran Bangilan, Tuban, Jatim ini mengambil contoh lainnya saat menjadi tim sukses dua kali pilgub Jatim di kubu Khofifah Indar Parawansa.

Meski merasa dicurangi dab MK ternyata tetap memenangkan Soekarwo-Saifullah Yusuf, dia tak bereaksi negatif.  "Saya juga tidak menggerakkan massa di Jatim, padahal saya bisa," jelasnya.

Hasyim pun mengapresiasi pihak-pihak yang menghormati keputusan KPU. Salah satunya seperti diteladankan oleh tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maemun Zubair, yang mengimbau agar Partai Kabah bisa menerima keputusan KPU.

Lebih lanjut, Hasyim mengimbau kepada seluruh masyarakat bangsa untuk melihat pemilu sebagai pilihan, bukan pengeristalan kelompok kepentingan. "Kita harus kembali sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Indonesia," harapnya.