REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) HAM mengumumkan seruan nasional kemanusiaan pasca pengumuman Pilpres 2014.

Koordinator Pengawasan Pilpres 2014 Komnas HAM, Maneger Nasution, menyatakan komnas HAM tetap ada di poisisi netral, independen, dan kritis serta tidak akan terpengaruh cuaca politik siapapun presidennya. 

Keputusan ini sesuai dengan hasil sidang paripurna sebagai persidangan tertinggi di Komnas HAM. 

"Komnas HAM sudah membedah visi misi capres-cawapres Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla (JK) soal HAM," tutur Maneger dalam rilisnya kepada Republika, Rabu (23/7) dini hari. 

Komnas HAM akan kejar komitmen mereka terhadap pelanggaran masa lalu yang sudah kami serahkan ke Kejaksaan Agung. 

Kasus-kasus itu seperti Talang Sari, Kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa 98 dan kasus lainnya, maupun hak-hak sosial politik dan ekonomi sosial-budaya warga. 

Dalam waktu dekat, Komnas HAM akan menyampaikan hasil pemantauan pilpres 2014 terhadap negara (Pemerintah, TNI, Polri, PNS) sebagai penanggung jawab pemenuhan HAM warga negara.

Komnas HAM juga akan menyampaikan hasil pemantauan Pilpres 2014 kepada penyelenggara pemilu (KPU/ Bawaslu). Hasil pemantauan itu terkait netralitas dan profesionalitas mereka pada Pilpres 2014, maupun thd masyarakat. 

Untuk memastikannya, Komnas HAM melakukan pemantauan di 13 provinsi pada Pilpres 2014.

"Kami yakin pihak yang belum beruntung adalah tokoh negarawan dan akan menyampaikan aspirasi melalui mekanisme hukum yang tersedia," ungkap Maneger. 

Sebaliknya bagi yang disebut KPU sebaai pemenang untuk jangan berlebihan melakukan selebrasi kemenangan. Komnas HAM juga Mengajak semua warga negara agar tdk mudah terprovokasi oleh pihak manapun.