REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) gabungan berbagai elemen LSM menyampaikan sikap politiknya merespon terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden-wapres terpilih.

Berbicara atas nama KMS, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan mengapresiasi kemenangan pasangan nomor urut dua itu. Kepada Jokowi-JK, Nego mengingatkan agar keduanya tidak mencedrai mandat masyarakat yang sudah diberikan.   

Contoh terkecil menjaga kepercayaan dan harapan rakyat, menurut Nego, adalah dengan pelibatan publik dalam penentuan para menteri yang akan membantu presiden di dalam kabinet. 

"Jokowi harus mengumumkan siapa kandidat kabinetnya. Dan kita sebagai rakyat harus diberi waktu untuk memberikan masukan. Kalau nanti kabinet hanya diumumkan sepihak, itu sebuah awalan yang gagal," kata Nego.

Sementara itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Faris memberi catatan, figur yang dipilih Jokowi-JK dalam kabinet yang mereka rancang harus benar-benar bersih dari praktik korupsi. "Itu akan menjadi cerminan visi anti-korupsi Jokowi-JK," kata Faris. 

Direktur Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berpendapat, kabinet Jokowi-JK nanti tidak boleh hasil dari negosiasi transaksional. 

"Kabinet harus diisi oleh orang-orang yang dekat dengan penyelesaian rakyat. Haram diisi oleh pelanggar HAM, perusak lingkungan, koruptor, mereka diharamkan," ujar dia.

Tak hanya soal kabinet, Haris ingin juga menympaikan harapan kelompok LSM agar Jokowi-JK membuka kembali visi-misi dan program yang dijanjikan kepada rakyat.

Secara khusus, menurut Haris, KMS akan mengajukan sesi konsultasi publik kepada Jokowi-JK. "Kami sedang menyusun formatnya, nanti mulai kita garap satu minggu sebelum lebaran," kata Haris.