REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --- Tim transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo diimbau tidak untuk menyeleksi posisi menteri yang akan duduk di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mendatang. Tim transisi yang diketuai oleh Rini Soemarno, dikhawatirkan menjadi ruang transaksi untuk mendapatkan posisi menteri.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Saiful Umam, menyatakan, tim transisi idealnya hanya membicarakan program kerja presiden dan tidak untuk menyeleksi kabinet. "Kalau tim transisi punya wewenang menyeleksi kabinet, maka akan terjadi konflik kepentingan," ujar Saiful yang menamatkan program masternya di Universitas Phensylvania, Amerika, Selasa (12/8).

Saiful melihat potensi main mata untuk melakukan transaksi politik dalam tim transisi mungkin saja bisa terjadi. Ia melihat beberapa orang yang masuk di tim transisi, adalah orang yang mempunyai nafsu kekuasaan yang besar. "Rini dulu sudah pernah jadi menteri, sekarang kemungkinan besar dia juga masih pingin jadi menteri. Sedangkan Anis Baswedan, yang pernah ikut Konvensi Partai Demokrat sangat terlihat sekali keinginannya untuk menjadi menteri," katanya.

Tim transisi, menurut Saiful harus benar-benar menjaga sikap profesionalismenya. Sehingga, tim transisi ini hanya bekerja untuk merancang program dan tidak masuk dalam politik transaksional. "Potensi itu ada, tim transisi ini betul-betul dipegang profesionalismenya, sehingga potensi adanya politik transasional itu perlu kita pantau," katanya.

Menurut Saiful, jika tim transisi ini mempunyai peran untuk mengusulkan hingga menyaring menteri kabinet Jokowi mendatang. Dimungkinkan akan terjadi konflik kepentingan didalam tubuh tim transisi. "Kalau sampai mengusulkan sampai menyaring posisi menteri, pasti ada konflik of interest," ujarnya.