REPUBLIKA.CO.ID,
 
JAKARTA -- Persoalan DKI Jakarta tidak hanya berkutat pada banjir dan macet. Yang jarang mendapat sorotan adalah masalah yang dihadapi warga di Kepulauan Seribu. Salah satu yang mengancam adalah persoalan sampah.

Caleg DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan, saat ini masyarakat yang mendiami Kepulauan Seribu dihadapkan pada masalah lingkungan. Dari hasil dialognya bersama warga setempat, keluhan yang didapatnya berupa keterbatasan air bersih, listrik, lapangan pekerjaan dan ancaman penumpukan sampah.

“Jadi setiap hari, ratusan ton sampah yang mengotori Pulau Seribu itu berasal dari kita, warga Jakarta yang tinggal di daratan. Ini mengancam kelestarian alam laut dan industri wisata bahari Pulau Seribu,” kata Caleg DPD nomor urut 11 ini saat berdialog dengan sekitar 750 relawan di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu (1/04).

Fahira menyatakan, masalah pelik itu terjadi sebagai konsekuensi penumpukan sampah laut yang berasal dari 13 sungai di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Penggagas Gerakan Anti Miras itu menyambut positif inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertindak cepat dengan menyediakan puluhan kapal untuk membersihkan sampah di Pulau Seribu.

Namun, tambah Fahira, yang paling penting diselesaikan adalah di hulunya. Makanya, perlu didorong agar ketiga pemerintah provinsi itu dapat duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Sampah di Pulau Seribu ini mengancam kelestarian alam dan ekosistem laut. Jadi ini masalah nasional, bukan hanya Jakarta," kata Fahira.

Dia melanjutkan, Kepulauan Seribu itu aset Indonesia. Pasalnya, di antara pulau itu terdapat cagar alam, cagar budaya, dan taman nasional laut. Kalau dibiarkan, potensi wisata bahari yang menjadi andalan masyarakat dapat terancam.

“Dari sisi regulasi, saya rasa undang-undang Kota Megapolitan adalah solusi, karena di dalamnya nanti akan ada komitmen provinsi-provinsi ini untuk menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan 13 sungai besar," kata Fahira.