REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kasus yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Semarang, Satinah bukan yang pertama. Sebelumnya berderet kasus serupa.

Pemerhati masalah TKI, Yoga Dirga Cahya menilai pemerintah dan DPR cenderung tidak bertindak reaktif atas kasus-kasus di luar negeri. Tidak adanya tindakan pencegahan menjadikan berbagai permasalahan TKI bagai fenomena gunung es yang hanya akan terlihat puncaknya.

“Hal ini diperparah oleh anggota DPR kita yang tidak fokus dan cenderung mengabaikan suara-suara TKI dan Diaspora Indonesia di luar negeri,” kata dia yang juga Caleg PAN untuk Dapil 2 Jakarta ini dalam surat elektronik yang diterima ROL, Kamis (3/4).

Dirga mengungkap potensi Diaspora Indonesia sangat besar. Devisa negara yang disumbangkan oleh para TKI di luar negeri setiap tahunnya bisa mencapai 90 Triliun rupiah yang langsung masuk ke kas daerah pengirim TKI.

“Jaringan, keahlian dan kekuatan finansial Diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia juga bisa dimanfaatkan untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia,” ucapnya.

Di tahun 2014, KPU mencatat ada sekitar 2 juta DPT dari sekitar 4,5 juta WNI yang tercatat tinggal di luar negeri. Mereka dapat menggunakan hak suaranya di semua kantor perwakilan RI di seluruh dunia, melalui pos maupun drop box.

Namun, lanjut dia, karena minimnya pilihan caleg yang menyuarakan aspirasi mereka, banyak diaspora yang malas untuk mengikuti proses pemilu sehingga tingkat partisipasi Diaspora di luar negeri hanya sekitar 20 persen.

“Bagaimanakah kita bisa meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia di luar negeri?” tanya dia.

Itu bisa dilakukan, ucapnya, dengan membentuk dapil luar negeri yang terpisah dari dapil Jakarta 2. Dengan adanya dapil tersendiri di luar negeri, para caleg yang akan bertarung di dapil ini akan dipaksa untuk menggali aspirasi Diaspora Indonesia sehingga meningkatkan ketertarikan Diaspora untuk mengikuti pemilu dan menurunkan angka golput.

“Tanpa alasan yang jelas, selama ini seluruh suara Diaspora Indonesia di luar negeri langsung dihitung dan digabungkan dengan suara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ada dua alasan utama pentingnya kita membentuk dapil luar negeri yang terpisah dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan,” katanya.

Pertama, besarnya populasi Diaspora Indonesia yang hidup di luar negeri.Faktanya adalah, DPT dapil luar negeri lebih besar dari total jumlah DPT di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Alasan kedua, aspirasi masyarakat Indonesia di luar negeri sangat berbeda dengan aspirasi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

“Banyak sekali permasalahan Diaspora Indonesia di luar negeri yang terpinggirkan dan terabaikan karena minimnya pengetahuan dan kepedulian anggota DPR yang mewakili Diaspora Indonesia,” ucapnya.

Dirga menyayangkan caleg yang selama ini berkompetisi di DKI 2 tidak pernah menempatkan dapil luar negeri sebagai fokus utama pengembangan aspirasi dan penyusunan program kerjanya. Sehingga, saat mereka menjabat sebagi anggota legislatif, mereka kurang peduli untuk menyampaikan aspirasi Diaspora Indonesia.

Permasalahan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan TKI,  aspirasi dwi kewarganegaraan dan pemberdayaan Diaspora Indonesia adalah sedikit dari berbagai aspirasi Diaspora Indonesia yang selama ini terhambat penyampaiannya di DPR.

“Jika Diaspora Indonesia bisa memiliki perwakilan sendiri yang masuk lewat dapil luar negeri, saya yakin suara kami akan semakin lantang terdengar dan aspirasi kami akan lebih cepat diakomodasi oleh aturan perundangan di Indonesia,” tegasnya.