REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengungkapkan, ada tiga penyebab terjadinya data ganda pada daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan umum (Pemilu) 2019. Pertama, kata dia, adanya praktik administrasi pencatatan data masyarakat yang masih belum sesuai dengan aturan.
"Misalnya, pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik kemudian pindah tempat tinggal. Mengurus data kepindahan namun dimungkinkan ditempat asal masih ada datanya, ditempat baru ada datanya sendiri," ujar Viryan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).
Kedua, terjadi perekaman identitas lebih dari satu kali. Hal itu karena pencocokan data di lapangan yang tidak akurat dan proses input data yang belum tuntas. "Maksudnya, orangnya berbeda di pilkada dan pemilu, setelah di cek kembali orangnya berbeda," kata Viryan.
Ketiga, kemungkinan data tersebut memang ganda. Lanjut Viryan, ini data pemilih yang seharusnya segera dicoret KPU. Kemudian, menyelesaikan persoalan daftar pemilih ganda, KPU akan melakukan pengecekan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik peserta pemilu 2019. Viryan mengatakan, mereka akan membawa data pemilih yang dimiliki untuk dicocokan satu sama lain.
"Maksudnya, yang menurut peserta pemilu itu data gandanya di mana saja, menurut Bawaslu data gandanya di mana saja. Kami juga mempunyai data sendiri," ujarnya.
Selanjutnya dari hasil pencocokan data tersebut kemungkinan akan ditemukan jumlah daftar pemilih ganda yang sama ataupun bisa juga berbeda. Perbedaan jumlah daftar pemilih ganda ini, menurut Viryan, karena metode yang digunakan untuk menentukan data pemilih juga berbeda.
Itu sebabnya KPU akan melakukan sinkronisasi dengan Bawaslu dan parpol peserta pemilu. Untuk menentukan metode paling presisi dan akurat dalam menetapkan jumlah DPT pemilu 2019 mendatang.
"Akan kami lihat metode yang paling presisi, dan paling bisa menjamin DPT ganda hanya sekian. Kami mendorong rembuk bersama agar hasil yang ada tidak akan dipersepsikan berbeda," imbuh Viryan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika