REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membersihkan data ganda pada daftar pemilih tetap (DPT). Wiranto khawatir, DPT ganda itu dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab yang akan menodai pemilu.

"Saya minta KPU dibersihkan itu. Kalau ganda bisa terjadi suatu hal yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang menodai pemilu itu. Yang ganda ya dibersihkan, ya dicoret kan jadi tunggal. Apa susahnya?," ujar Wiranto di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, Kamis (6/9).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya parpol koalisi Prabowo-Sandiaga Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda. Temuan ini berdasarkan penelusuran dari data pemilih sementara (DPS) Pemilu 2019 sebanyak 137 juta yang sebelumnya diserahkan kepada parpol.

Sementara itu, Bawaslu menyebut ada potensi data pemilih ganda yang bisa mencapai 1,3 juta. Data ini berdasarkan analisis terhadap data DPT yang telah ditetapkan dari 34 provinsi.

Karena temuan itu,  Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, DPT nasional Pemilu 2019 tetap disahkan pada Rabu (5/9). Namun, KPU tetap memberikan waktu perbaikan DPT tersebut selama 10 hari sejak ditetapkan pada Rabu.

Arief mengungkapkan jumlah DPT nasional Pemilu 2019 dari 34 provinsi ditetapkan sebanyak 185.732.093 orang. Jumlah ini terdiri dari  92.802.671 orang pemilih laki-laki dan 92.929.422 orang pemilih perempuan.

Para pemilih ini tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan dan 83.370 kelurahan/desa. Jumlah TPS yang disediakan untuk mengakomodasi para pemilih ini sebanyak 805. 075 titik TPS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika