REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sampai Rabu ini (13/4) masih ada beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang belum juga mengirimkan hasil nilai seklolahnya ke pemerintah pusat. Padahal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), pengiriman tersebut telah mencapai batas akhir pada Senin lalu (11/4).
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional, Mansyur Ramly, mengungkapkan semua provinsi telah menyerahkan nilai sekolah mereka. Hanya saja pengiriman tersebut belum semuanya lengkap. Ada beberapa sekolah yang masih belum mengirimkan.
Untuk itu, Ramly meminta agar pemerintah provinsi segera mengirimkan nilai sekolah yang belum masuk tersebut. Pengiriman diperpanjang sampai hari ini, Rabu (13/4). "Saya sudah menyurati Gubernur dan Bupati atas nama Pak Menteri, meminta mereka untuk segera mengirimkan nilai sekolah yang belum juga sampai di tangan kami," ungkapnya kepada wartawan.
Penyelenggara UN tingkat provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengirimkan nilai sekolah melalui perangkat lunak yang tersambung di antara keduanya. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama diharapkan sudah mengirimkan nilai sekolahnya satu minggu sebelum UN berlangsung.
Pembobotan dilakukan setelah sekolah mengirimkan nilai mentah siswa-siswinya seusai melakukan Ujian Sekolah (US). Pembobotan ini dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah provinsi. "Jadi sekolah yang belum juga mengirimkan nilai sekolahnya akan rugi sendiri. Kalau nilai sekolah tidak dikirim, maka tidak bisa dinilai. Nilai UN mereka tidak keluar," tambah Mansyur.
Secara teknis, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Mungin Eddy Wibowo menyampaikan UN utama jenjang SMA akan dilaksanakan pada 18-21 April 2011. UN susulan akan dilaksanakan pada 25-28 April 2011. Sementara untuk tingkat SMP, UN akan dilaksanakan serentak dengan UN susulan tingkat SMA. UN susulan tingkat SMP dilaksamakan pada 3-6 Mei 2011.
Penyelenggaraan UN ini menghabiskan dana sebesar 587 milyar, termasuk di dalamnya UN kesetaraan. Sebanyak 353 milyar dihabiskan untuk penyelenggaraan UN tingkat SMA, SMK, dan SMP dan seterajat yang ditanggungjawabkan oleh provinsi. Untuk pengawasan tingkat SMA, SMP dan sederajat yang dipertanggungjawabkan oleh perguruan tinggi menghabiskan dana sebesar 67 milyar.
Sedangkan UN Sekolah Dasar (SD) yang seharusnya diurus oleh pemerintah provinsi, dibantu biayanya sebesar 62 milyar dari pusat. Ujian kesetaraan yang dilakukan sebanyak dua gelombang memerlukan biaya sebesar 68 milyar. Sisanya sebanyak 37 milyar digunakan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi UN ke pusat dan ke daerah.
Untuk beberapa daerah yang lokasinya sulit dijangkau sudah dilakukan pendistribusian soal. Hal ini dilakukan agar tidak ada keterlambatan dalam penyelenggaraan UN nantinya, kata Mansyur. Pendistribusian ini dikawal oleh polisi, mulai dari percetakan hingga ke sekolah.
Ada 5 paket soal ujian yang akan diberikan kepada siswa dan satu paket cadangan. Dalam pelaksanaan UN nanti, kata Mungin, pengawas diminta untuk memberikan instruksi kepada siswa dalam menjawab soal. Siswa juga diminta untuk memeriksa soal dan lembar jawaban terlebih dahulu agar tidak terjadi perbedaan kode antara lembar jawaban dan soal.
"Pengawas harus memastikan tidak ada soal yang kurang, tidak terbaca atau keliru. Semua itu dilakukan sebelum jam ujian dimulai. Jika ditemukan soal yang tidak lengkap, pengawas langsung melapor pada penyelenggara untuk mengambil soal cadangan," ungkap Muning. Apabila di tingkat SMP dan SMA ada 5 paket soal, tingkat SD hanya memiliki 1 paket soal.
Lebih dari 10 juta siswa-siswa yang mengikuti UN kali ini yang tersebar di lebih dari 200 ribu sekolah/madrasah. Jumlah SMA dan sederajat yang melaksanakan UN tahun ini berjumlah 25.656 dengan total siswa 2.442.599. Untuk tingkat SMP dan sederajat terdapat 47.369 sekolah dengan jumlah peserta 3.716.317. Sekolah Dasar dan sederajat yang menyelenggarakan UN sebanyak 161.317 dan total siswa yang mengikuti sebesar 4.249.367 orang.
Mansyur juga meminta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UN kali ini dengan membuka Posko UN yang berlokasi di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional. Masyarakat dapat menghubungi call center 177 atau mengirimkan e-mail ke [email protected].
"Partisipasi masyarakat sangat kami perlukan. Ada beberapa saluran informasi yang dapat masyarakat hubungi. Dan mulai hari ini call center tersebut dibuka mulai pukul 5.30 mengingat perbedaan waktu yang terjadi di Indonesia Timur," katanya menandaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika