Senin 25 Apr 2011 15:10 WIB

Wamendiknas: Kebocoran UN SMA Negeri di Gorontalo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Salah satu SMA Negeri di Gorontalo terbukti melakukan kecurangan pada pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2011 untuk jenjang SMA, yakni guru memberikan kunci jawaban kepada peserta ujian. "Kepala sekolah mengkoordinir guru untuk memberikan kunci jawaban mata pelajaran Fisika kepada peserta ujian," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal usai sidak pelaksanaan UN tingkat SLTP di SMPN 181 Jakarta Pusat, Senin (25/4).

"Keterangan ini berdasarkan laporan dari pengawas. Soal dibuka dan kemudian dibuatkan jawabannya. Sudah dilakukan penindakan hukum," katanya.

Ia mengatakan kecurangan di duga terjadi pada saat pengambilan soal di rayon atau saat ujian berlangsung guru juga ikut mengerjakan soal ujian. Karena itu, kasus kecurangan di salah satu SMA di Gorontalo sudah diproses oleh pihak kepolisian setempat. Lebih lanjut Wamendiknas mengatakan karena kecurangan adalah inisiatif kepala sekolah, siswa diizinkan mengulang pada ujian susulan.

Terkait tindakan Kemendiknas terhadap Kepala Sekolah, dikatakannya sepenuhnya diserahkan kepad pihak berwajib untuk memproses secara hukum. "Kepala sekolah telah membocorkan dokumen negara maka aparat keamanan atau kepolisian yang akan melakukan tindakan. Ini kasus paling serius yang ditemukan sepanjang penyelenggaraan UN SMA/MA/SMK pada 18 - 21 April," katanya.

Kasus lainnya yang ditemukan pada pelaksanaan UN SLTA adalah paket soal matematika di salah satu SMK di Padang yang tertukar. Namun kesalahan ini segera dapat diatasi. Sementara itun ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat digelar serentak di seluruh sekolah di Tanah Air.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SMP di Jakarta. Dalam sidak tersebut, Fasli memastikan bahwa UN tahun ini tidak ada ujian ulangan. Itu karena komposisi nilai kelulusan juga diambil dari nilai sekolah, yaitu 60 persen dari nilai UN, dan 40 persen dari nilai sekolah.

Fasli berharap dengan kebijakan baru itu prosentase kelulusan siswa akan meningkat. Mengenai UN jenjang SMP, Fasli menyatakan pengawasan dilakukan oleh guru dan pengawas tingkat provinsi. Berbeda dengan UN tingkat SMA sederajat diawasi oleh polisi dan perguruan tinggi. Meski tidak melibatkan pihak luar, walaupun demikianj UN tetap dijalankan sangat ketat. "Penanggungjawab pengawasan UN tetap sama di Kementerian Pendidikan Nasional, tapi dikoordinasikan di tingkat provinsi. Peranan daerah akan menentukan kredibilitas penyelenggaraan UN," kata Fasli.

UN SMP/MTs/SMPLB diikuti oleh 3.716.596 siswa dari 47.369 sekolah. Peserta SMP sebanyak 2.937.810 siswa dan 778.786 siswa MTs. Ujian berlangsung mulai tanggal 25 April hingga - 28 april. Kepala SMPN 181 Djamhuri mengatakan guru-guru sudah berupaya memberikan pendalaman materi dan mempelajari kisi-kisi soal UN. "Tahun lalu kelulusan UN utama hanya 50 persen, setelah UN ulangan baru bisa mencapai hampir 100 persen," kata Djamhuri.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement