REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ujian Mandiri yang selama ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) berdampak cukup besar terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. Meskipun jumlah PTS jauh lebih banyak daripada PTN, mahasiswa baru masih sedikit sekali yang memilih masuk ke PTS. "Peminat PTN selalu bertambah setiap tahunnya, namun yang masuk ke PTS jumlahnya segitu-segitu saja," ujar Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Suharyadi, kepada Republika dalam 'Dialog Republika', Rabu (25/5).
Semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke PTN akan mengurangi jumlah mahasiswa baru yang masuk ke PTS. Kalau dibandingkan, kata dia, jumlah mahasiswa baru yang masuk PTS itu hanya sekitar 300 ribu. Saat ini ada hampir 3 ribu PTS. Otomatis bila ditarik garis lurus, hanya ada 300 mahasiswa baru di setiap universitas.
Permasalahan jumlah mahasiswa ini memang tidak bermasalah di universitas swasta yang sudah dikenal seperti Universitas Muhammadiyah Malang atau Bina Sarana Informatika (BSI) yang jumlah mahasiswanya setiap tahun sekitar 2.900 siswa. Hal ini akan menjadi masalah bagi perguruan tinggi swasta lain yang tidak terlalu dikenal.
Suharyadi juga mengamati bahwa dalam 10 tahun terakhir PTN banyak membuka program studi baru. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menambah jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTN. Program ini, ujar Suharyadi, tadinya merupakan program yang dibuka lebih dulu oleh PTS. "Tetapi karena dipandang program studi itu laris, maka PTN pun ikut membukanya," tutur mantan Rektor Cakra Buana tersebut.
Hal itu mengakibatkan PTN tidak membuka program studi yang penting untuk kemajuan bangsa, tetapi mengikuti apa yang dilakukan oleh PTS. PTN juga mengadakan program-program yang seharusnya diserahkan saja tugasnya kepada PTS. Hal inilah yang ingin dikritisi oleh APTISI karena berakibat cukup besar bagi PTS.
Persepsi masyarakat yang masih menganggap PTN lebih bagus dari PTS pun menjadi salah satu penyebab masih banyaknya mahasiswa baru yang masuk PTN. Meskipun PTS sudah lebih dulu membuka program studi tertentu, ketika program tersebut dibuka di PTN, maka masyarakat tentu lebih memilih untuk masuk ke PTN. "Padahal dari segi kualitas kita bisa menjamin program studi di PTS yang lebih lama dibuka itu pasti lebih bagus. Tapi kalau PTN yang buka program studi itu pasti masyarakat langsung berpikir bahwa di PTN lebih bagus," tuturnya.
Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Djoko Santoso, mengatakan kapasitas PTN itu hanya sekitar 600 ribu. Apabila nanti harus ada pembatasan kuota di PTN, maka akan ada pihak-pihak yang tidak setuju. "Misalnya saya membatasi kapasitas PTN A, mereka pasti protes karena mereka masih mempunyai kursi untuk mahasiswa baru. Masyarakat yang mau masuk ke PTN tersebut juga pasti protes karena masih ada kursi tadi," ujarnya membantah.
Menurut Djoko bila masyarakat ditawarkan sesuatu yang berkualitas, maka mereka akan memilih masuk ke perguruan tinggi tersebut. Dan sebaliknya, kalau yang ditawarkan tidak berkualitas, maka yang masuk ke dalamnya hanya orang-orang yang butuh ijasah saja.
Oleh karena itu harus ada tindakan yang dilakukan agar siswa SMA untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Dari sisi perguruan tinggi pun harus berusaha untuk meningkatkan kualitasnya agar dapat meraih kepercayaan dari masyarakat agar mereka mau masuk ke perguruan tinggi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika