REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh melarang kepada pihak sekolah melakukan pungutan apapun namanya terkait penerimaan siswa baru.
Semua sekolah negeri maupun swasta penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dibenarkan mencari dana atas nama sumbangan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru, kata Mohammad Nuh.
Mendiknas mengatakan hal itu usai membawakan orasi ilmiah dalam rangka peringatan 91 tahun Pendidikan Tinggi Teknik Indonesia di aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Sabtu.
"Bagi siapapun yang menemukan adanya praktik pungutan atau iuran sehingga jika tidak dibayar siswa bersangkutan tidak akan diterima sekolah, silahkan laporkan pada saya secepatnya. Pasti akan saya tindak," kata Mohammad Nuh.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan menurunkan langsung tim untuk mencari tahu kebenaran sejumlah informasi yang masuk terkait adanya pungutan dalam penerimaan siswa baru.
Ditegaskannya, pendidikan dasar tidak dipungut biaya apapun, kalau itu sumbangan rumusnya ada dua yakni tidak boleh mengikat baik dari sisi jumlah dan waktu. Apalagi dalam pungutan itu pihak sekolah atau komite sekolah tidak memberikan kuitansi.
Hal itu sebuah pelanggaran besar, sebab sumbangan apapun itu harus masuk dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Adanya pungutan tidak disertai kuitansi ini dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan anggaran.
"Kalau selama ini sudah ada pihak sekolah yang melakukan pungutan terkait penerimaan siswa baru, uangnya saya minta harus dikembalikan lagi. Ini bukan sodaqoh Jumatan, sehingga segalanya harus transparan dan mengikuti administrasi sebagaimana mestinya," katanya.
Tim yang akan dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Inspektorat daerah dan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).
Menurutnya, jika ditemukan pungutan terhadap orang tua siswa dalam penerimaan siswa baru, maka setiap kepala daerah harus bertanggungjawab.
"Karena sebetulnya pelaksanaan pendidikan itu ada di kabupaten/kota, maka setiap permasalahan sudah semestinya mereka lah yang bertanggungjawab, "ujarnya, sambil menambahkan setiap daerah pola iuran dan sumbangannya berbeda
Ikuti Whatsapp Channel Republika