REPUBLIKA.CO.ID,TOLITOLI - Sekolah Dasar di Pulau Lingayan, satu dari tiga pulau terluar Indonesia yang ada di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah hanya mempunyai tiga ruangan kelas.
Menurut Kepala Sekolah Dasar Pulau Lingayan, Kartiah, pihaknya terpaksa membagi dua kelas setiap satu ruangan belajar siswa karena keterbatasan gedung sekolah yang ada di pulau tersebut. Ia mengatakan, kelas satu dan dua digabung menjadi satu dengan hanya dibatasi papan tulis. Begitupun dengan kelas tiga dan empat.
Sementara, kelas lima dan enam terpaksa belajar di ruang kantor guru. "Yah kami hanya bisa mentaktisi agar anak-anak di pulau ini bisa bersekolah meski serba keterbatasan semua sarana dan prasarana pembelajaran," kata Kartiah, di Pulau Lingayan, Tolitoli.
Ia mengatakan, tidak hanya keterbatasan gedung belajar yang menjadi persoalan di sekolah tempatnya mengajar selama bertahun-tahun. Ia prihatin melihat anak didiknya belajar menggunakan bangku dan meja yang sudah tidak layak lagi dipakai. "Bangku dan meja yang ada di sekolah ini terbatas. Selain terbatas, prasarana belajar itu juga sudah tidak layak lagi dipakai karena sudah banyak yang lapuk," katanya.
Sekolah itu dibangun pada tahun 1983 dan seluruh perlengkapan pembelajaran seperti meja, bangku, lemari dan papan tulis diadakan sejak sekolah anak kepulauan terluar Tolitoli ini dibangun. "Setahu saya, hingga saat ini sekolah kami belum mendapatkan bantuan pengadaan peralatan sekolah dari pemerintah. Untuk tetap bisa dipakai, meja dan bangku diberi penyangga agar tidak roboh saat dipakai," katanya.
Selain itu, kata Kartiah, sekolahnya juga keterbatasan guru. Tenaga pengajar di sekolah itu hanya lima orang saja. Setiap guru menjadi wali kelas. Bahkan karena keterbatasan tenaga pendidik, kepala sekolah juga turut menjadi wali kelas. "Boleh dibilang jabatan saya ganda, jadi kepala sekolah dan wali kelas," ujarnya.
Kartiah berharap agar pemerintah setempat memperhatikan nasib sekolah di daerahnya dengan mengalokasikan anggaran pembangunan gedung minimal penambahan ruang kelas, pengadaan peralatan sekolah untuk mengganti peralatan yang tidak layak lagi dipakai dan menambah jumlah guru.