REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Adanya Perguruan Tinggi (PT) Asing yang membuka cabang di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Perguruan Tinggi Swasta agar dapat tampil lebih baik lagi sehingga tidak ditinggalkan masyarakat. "Meski di Sumatera Utara Perguruan Tinggi Asing (PTA) belum begitu menonjol, namun ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana agar Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bisa lebih baik lagi," kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sumatera Utara (Sumut) Bahdin Nur Tanjung di Medan, Jumat (26/8).

Ia mengatakan kedepan tantangan cukup berat akan di hadapi oleh PTS di Indonesia yakni dihapusnya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), serta semakin tingginya tuntutan masyarakat. Dengan dihapusnya UU BHP maka undang-undang yayasan berlaku kembali meski UU tersebut tidak terlalu mempengaruhi perguruan tinggi.

Justeru UU Yayasan tersebut menjadi tantangan buat pendidikan dasar karena hampir 90 persen pendidikan dasar belum mengikuti UU Yayasan, khususnya yang terletak di daerah-daerah. Demikian juga dengan tuntutan masyarakat kepada PTS semakin hari semakin tinggi terutama dalam hal menciptakan lulusan yang siap pakai dan memiliki daya saing tinggi sehingga tidak tercipta lagi pengangguran terdidik yang dilahirkan perguruan tinggi.

"Tuntutan masyarakat agar PTS mampu memberikan jaminan kerja kepada lulusannya semakin hari semakin tinggi dan ini harus disahuti oleh PTS, salah satunya adalah dengan perbaikan manajemen,"katanya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta birokrasi pengurusan izin agar dipangkas dan tidak ada lagi urusan perpanjangan izin untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). "Jangan adalagi perpanjangan izin. Cukuplah dievaluasi dari prodi seperti akreditasinya saja. Setiap tiga tahun sekali ada perpanjangan sebenarnya cukup merepotkan bagi PTS," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika