REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA - Pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah (Kalteng), menilai pemberian akredetasi sekolah jika berdasarkan evaluasi diri sekolah (EDS), belum sesuai delapan standar nasional pendidikan.

"Saya berani ngomong begitu karena akredetasi yang diberikan belum menggambarkan keadaaan yang sebenarnya," kata Kepala LPMP Kalteng, Krisnayadi Toendan di Palangka Raya, Senin (24/10).

Menurut dia, jika benar-benar mengacu pada ketentuan delapan standar pendidikan, yakni isi, proses, penilaian, kelulusan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan dan sarana prasarana, hanya sedikit sekolah yang sesuai kriteria.

Untuk tahun ini, pihaknya akan melakukan EDS yang merupakan program andalan dari LPMP, akan menjadi bahan kajian bagi pemerintah kota dan kabupaten terutama dinas pendidikan guna mengatasi permasalahan yang dihadapi sekolah.

Dengan EDS, ucap Krisnayadi maka akan terungkap semua persoalan yang selama ini tidak diketahui oleh pimpinan daerah, karena sekolah memberikan data kepada LPMP sesuai kenyataan di lapangan.

"Banyak sekolah yang tidak mau terbuka jika ada permasalahan di sekolah dan dilaporkan ke masyarakat terutama kepada pimpinan hanya yang bagus saja," ujarnya.

Sebelum EDS didirikan pada November mendatang, pihaknya sudah terlebih dulu mengadakan seminar di kabupaten/kota agar semua kepala daerah dan dinas terkait mengetahuinya.

Ia mengingatkan dengan adanya EDS ini, bukan untuk menjadi bahan perdebatan saling menyalahkan tapi untuk perbaikan delapan standar pendidikan di sekolah.

Instrumen EDS ini khusus dirancang untuk melakukan penilaian kinerja sekolah terhadap delapan standar nasional pendidikan, yang hasilnya menjadi masukan dan dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam upaya peningkatan kinerja sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika