REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai mutu sekolah di 14 kabupaten/kota di daerah itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat.
"Kami baru saja melakukan evaluasi terhadap sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Pulang Pisau, dan Katingan. Semua tidak ada yang memenuhi standar nasional pendidikan," kata Kepala LPMP Krisnayadi Toendan di Palangka Raya, Selasa (6/12).
Sebanyak 618 SD diempat kabupaten tersebut, tidak ada yang bisa memenuhi penilaian seluruh standar nasional pendidikan itu. Sedangkan delapan kriteria, hanya satu atau dua yang mampu dipenuhi sekolah yang ditinjau langsung tersebut.
Delapan standar nasional pendidikan itu adalah standar isi, proses, penilaian pendidikan, kompetensi kelulusan, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, serta standar sarana dan prasarana sekolah.
"Dari semua standar itu, setiap sekolah yang kami nilai hanya bisa memenuhi kriteria standar isi dan standar kelulusan. Sedangkan sisanya masih belum dapat terpenuhi dengan baik," ucap Krisnayadi.
Oleh sebab itu, agar mutu sekolah meningkat dengan baik, kepala daerah masing-masing wilayah harus memperhatikan masalah pendidikan. Pemda perlu mengalokasikan dana pendamping sekolah, atau memberikan pelatihan setiap tenaga didik yang mengajar.
Lemahnya mutu dan pendidikan tergantung dari pemerintah daerah, bukan dari tenaga didiknya. Bila pemerintah daerah memperhatikan dan memberi pelatihan atau bimbingan kepada guru secara rutin, tentu peningkatan kualitas tenaga pendidikan akan lebih maju.
Pihaknya juga beranggapan bahwa sekolah yang bagus tidak hanya dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana saja, tapi juga kualitas tenaga pengajar. Untuk ini perlu dilakukan pelatihan bagi peningkatan kualitas guru yang profesional di masa mendatang.
Upaya meningkatkan kualitas tenaga pengajar merupakan salah satu program yang seharusnya dilakukan. Untuk itu, dukungan pemerintah sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar yang pada giliran akan berdampak pada mutu lulusan.
Banyak faktor yang harus diperbaiki pemerintah daerah di dunia pendidikan, seperti melengkapi sarana dan prasara sekolah daerah pedalaman. Misalnya memberi kumpulan buku-buku terbaru sebagai bahan acuan belajar para siswa serta guru.
"Kami juga meminta kepada setiap kepala dinas pendidikan tidak menutup-nutupi kemajuan pendidikan di daerahnya. Maksudnya, jangan melaporkan bahwa mutu sekolah sudah bagus, sedangkan ketika dinilai hasilnya minim," tambahnya.
Krisnayadi juga menambahkan, pada 2012 akan dilakukan penilaian disembilan kabupaten dan satu kota. Hasil ini akan disampaikan ke Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, sebagai bahan pertimbangan mengenai kualitas dan mutu pendidikan di daerah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika