REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Uji kompetisi yang diberlakukan ke guru selama ini untuk mendapatkan sertifikasi dinilai tidak memiliki arti penting. Bahkan, terkesan mengada-ada dan mubazir serta cenderung membuat guru tertekan.

Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo uji kompetensi sebagai upaya pihak-pihak tertentu yang tidak rela guru meningkat kesejahteraannya dengan tunjangan profesi pendidik melalui proses sertifikasi. "Uji kompetensi sejenis itu tak ada urgensinya," kata Sulistiyo melalui pesan singkatnya, Ahad (15/1).

Ia memahami pernyataan pemerintah yang mengatakan uji kompetensi tak melanggar PP 74/2008 karena secara eksplisit tak dilarang. Namun menurut dia uji kompetensi tersebut tak diperlukan dalam penetapan peserta sertifikasi itu.

Sulistiyo mengatakan, dalam Pasal 12 PP tersebut memang tidak ada larangan melakukan uji kompetensi bagi guru-guru yang telah memenuhi syarat (S1). Karena kuota terbatas, selanjutnya ditentukan berdasarkan urutan usia, masa kerja, dan golongan ruang).

"Akan tetapi pada bagian berikutnya dinyatakan mereka langsung mengikuti sertifikasi melalui uji kompetensi, bentuknya dengan portofolio. Jika masih kurang diikuti dengan pendidikan dan pelatihan (yang disebut PLPG). Nah, sekarang justru fortofolio juga ditinggal, hanya satu persen saja," tuturnya.

Secara akademik, kata Sulistiyo, sesungguhnya tak ada yang salah dengan portofolio itu. "Jika pelaksanaannya ada penyimpangan itu yang harus diatasi dan diperbaiki," imbuhnya.

Kemudian dalam mengikuti PLPG banyak tugas dan kegiatan yang sering tidak mempertimbangkan kondisi guru. Bahkan ada asesor yang gaya dan nadanya mengancam dan menakut-nakuti sehingga menambah beban bagi guru.

"Jangan sampai terulang ada guru yang bunuh diri ketika mengikuti PLPG dan juga sakit sampai akhirnya meninggal," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika