REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Barat mendesak agar pemerintah meningkatkan  pengawasan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2012.  Menurut Ketua Advokasi Pimpinan Wilayah IPM Jawa Barat, Neni Nur Hayati, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, baik dari pihak sekolah maupun siswa.

“Pengawasan adalah tindakan yang efektif guna meminimalisir kecurangan, baik di sekolah maupun di luar,'' ungkap Neni dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (10/3). UN 2012 rencananya akan digelar pada 16 – 19 April mendatang.

Menurut dia, penyelenggaraan UN kerap diwarnai kecurangan. Banyak sekolah yang diduga melakukan kecurangan demi menjaga citra sekolahnya. IPM Jawa Barat menegaskan semua sekolah harus menerapkan praktik kejujuran dalam UN. ''Praktik kejujuran harus dimulai dari sekolah sebagai basis utama pendidikan,'' tutur Neni.

Pihaknya mengimbau  pihak sekolah yang menjadi pelaksana UN tahun ini agar benar–benar bersikap jujur dan transparan. Pihak sekolah juga diminta tidak melakukan pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun, termasuk ketika pengambilan  Surat Tanda Tamat Belajar ( STTB) maupun legalisir ijazah.

''Kami merasa khawatir persoalan pungutan ini masih tetap terjadi, terutama terhadap legalisir, meskipun pemerintah melalui Dinas Pendidikan sendiri secara tegas telah menyatakan pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap siswa terkait UN, karena segala biaya sudah ditanggung oleh negara,'' ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika