REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Polres Sukabumi menindaklajuti kasus peredaran lembaran kerja siswa (LKS) yang menyebarkan paham komunis. Polisi meminta informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui peredaran LKS tersebut sejak Rabu (18/4) kemarin.
"Interogasi dilakukan untuk kepentingan penyelidikan," ujar Kapolres Sukabumi AKBP M Firman, kepada wartawan.
Sejumlah pihak yang dimintai informasi antara lain, penyalur buku LKS Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA, Kelas X Semester 2, Munandi. Polisi juga meminta keterangan guru PKn SMAN Parakansalak, Dindin Jamaludin. Menurut Firman, langkah interogasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana buku ini bisa beredar di Kabupaten Sukabumi.
Karena itu, Firman menyatakan, interogasi difokuskan pada penyalur buku LKS. Untuk menelusuri peredaran LKS, polisi juga akan memintai informasi penerbit buku CV Media Karya Putra. Namun, kata Firman, polisi belum bisa memastikan adanya unsur pelanggaran pidanan dalam kasus ini.
Guru PKn SMAN Parakansalak, Dindin Jamaludin membenarkan, dirinya dimintai informasi oleh polisi. "Hanya mengobrol biasa saja," ungkap Dindin.
Dindin menjelaskan, saat ini buku LKS yang diduga menyebarkan paham komunis telah dibawa ke Polda Jabar. Selain di SMAN Parakansalak, buku LKS serupa juga beredar di tiga sekolah lainnya yakni SMA PGRI Cicurug, MAN 2 Kota Sukabumi, dan SMA Muhammadiyah.
Sebelumnya dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi dihebohkan dengan temuan buku yang terkesan menyebarkan paham komunis. Dalam LKS itu disebutkan salah satu pertanyaan terkait ideologi yang terdapat di halaman 13 soal nomor 5. Pertanyaan tersebut yaitu ‘Indonesia mengembangkan sendiri ideologi yang dinilai tepat dengan kondisi bangsa Indonesia yang dinama? Ironisnya, dalam buku pegangan guru jawabannya adalah komunis, bukan pancasila.
Beredarnya LKS ini tentu menyedihkan, mengingat belum lama ini tersebar LKS berisi kisah 'Bang Maman dari Kali Pasir' dalam buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) yang berisi tentang istri simpanan.
Bahkan, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan angkat bicara soal beredarnya lembar kerja siswa (LKS) di Sukabumi yang menyatakan ideologi Indonesia berpaham komunis. Agar tidak terulang, Heryawan mengintruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar melakukan penyaringan dalam pembuatan LKS.
"Apa pun yang dibuat harus ada standar kualitas. Saya minta Disdik Jabar meneliti LKS tersebut, termasuk peredarannya," ujar Heryawan, Senin (16/4) kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika