REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rektor Universitas Udayana (Unud) Denpasar Prof Dr Made Bakta menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memeriksa 16 rektor perguruan tinggi negeri, termasuk dirinya terkait dugaan penyalahgunaan dana APBN Perubahan Tahun 2010.

"Apa tidak bisa laporan tertulis kami sampaikan kepada Pak Menteri, lalu beliau yang menyampaikan kepada KPK. Pemeriksaan ini menjadi 'image' yang kurang bagus. Apa tidak ada 'hidden' agenda?" katanya saat ditemui di sela-sela pertemuan tokoh Hindu dunia (World Hindu Summit) di Denpasar, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa Unud pada 2010 mendapat dana bersumber dari APBN Perubahan sebesar Rp 30 miliar dari total Rp100 miliar yang digelontorkan oleh pemerintah.

"Prosedur yang dijalankan semua normal, kami dapat DIPA dari Kementerian, dan sudah ditender sesuai aturan yang ada. Badan Pemeriksa Keuangan juga sudah memeriksa. Ada kekurangan volume pekerjaan, sudah dibayar pula oleh rekanan," ucapnya.