REPUBLIKA.CO.ID,LAMPUNG--Federasi Guru Independen Indonesia dalam kongres ke-4 di Bandarlampung antara lain merekomendasikan agar pemerintah membatalkan program uji sertifikasi ulang guru yang tidak disertai alasan dan tujuan yang jelas.
Ketua Umum Federasi Guru Indepensen Indonesia (FGII) terpilih periode 2012-2016 Gino Vanollie di Bandarlampung, Senin, menyebutkan pula rekomendasi lain dalam Kongres FGII yang berlangsung di kampus Universitas Malahayati Bandarlampung pada 6-8 Juli itu.
Pertemuan para guru yang dihadiri utusan pengurus organisasi profesi pendidik dari seluruh Indonesia tersebut, selain menyoal rencana uji sertifikasi ulang bagi para guru yang sebelumnya telah dinyatakan lulus sertifikasi, juga mengkritisi berbagai kebijakan kependidikan nasional lainnya.
Kongres FGII merekomendasikan pula agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus segera mengeksekusi keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait gugatan terhadap kebijakan Ujian Nasional (UN).
"Kami juga merekomendasikan pemerintah harus membatalkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), karena diskriminatif dan bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia," ujar Gino yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Waykanan, Lampung, ini.
FGII juga mendesak pemerintah sesegera mungkin untuk melakukan penataan guru di seluruh Indonesia, dengan basis otonomi di tingkat provinsi.
"Hasil Kongres FGII di Lampung ini juga merekomendasikan, agar pemerintah dapat memberikan perhatian khusus kepada para guru eks Timor Timur (Timtim)," kata Gino lagi.
Selain membahas sejumlah persoalan kependidikan nasional saat ini, Kongres FGII itu memilih pula kepengurusan baru berikut program kerjanya untuk empat tahun ke depan.
"Berdasarkan hasil Kongres IV FGII itu, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua Umum periode 2012-2016," ujar Gino, seraya meminta dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak atas amanah yang diembannya itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika