REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pemilukada), guru kerap menjadi korban politik para calon. Karena itu, Dewan Pendidikan Jawa Tengah mengharapkan ke depannya tidak ada lagi guru yang menjadi korban politik.
"Kami sering menerima laporan dari daerah ada guru yang dimutasi tanpa alasan rasional, dipindah tanpa alasan jelas," kata Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jateng Soebagyo Brotosedjati di Semarang, Senin (24/9).
Hal tersebut diungkapkannya usai Rapat Kerja Pendidikan Kabupaten/Kota di Jateng bertema 'Peran Dewan Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan' yang diprakarsai Dewan Pendidikan Jateng.
Diungkapkan Soebagyo, pelaksanaan pilkada memang kerap memengaruhi kebijakan pendidikan di suatu daerah, terutama berkaitan dengan penempatan dan mutasi jabatan kepala sekolah, pengawas, serta guru.
"Saya kira kepala dinas pendidikan setempat harus diberi kesempatan. Jangan dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak dalam menempatkan guru, tetapi dari profesionalitas masing-masing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika