REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya menjadi Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum, tapi Universitas Airlangga Surabaya tetap menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan.
"Kalau kami menjadi BHP bukan berarti biaya pendidikan di Unair mahal, sebab Kemdikbud melarang biaya mahal untuk pendidikan tinggi," kata Sekretaris Unair Dr Hadi Subhan kepada ANTARA di Surabaya, Rabu (26/9).
Menurut dia, Unair sebagai BHP hanya memiliki otonomi dalam pengangkatan pegawai non-PNS atau pegawai BHP dan juga otonomi pengelolaan keuangan non-APBN. "SPP kami tetap sesuai patokan pemerintah, bahkan SPI (sumbangan pengembangan institusi atau uang gedung) Unair BHP masih jauh lebih murah dari sebuah PT BLU di Malang," katanya.
Selain pegawai non-PNS dan keuangan non-APBN, katanya, PT BHP dan PT BLU itu tidak jauh berbeda, termasuk dalam soal kualitas pendidikan dan kesetaraan akses pendidikan. "UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi yang merupakan pengganti UU 9/2009 tentang BHP telah menjamin dan memperluas akses calon mahasiswa dalam memperoleh pendidikan tinggi, termasuk mahasiswa miskin," katanya.
Dalam Sosialisasi UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi di lantai 5 Gedung Rektorat Universitas Airlangga (25/9), Direktur Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Prof Supriyadi Rustad mengatakan UU Dikti melarang penggunaan penerimaan mahasiswa baru untuk tujuan komersial.
"Semangat baru UU Dikti adalah mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan Tridharma secara utuh, membawa kesetaraan bagi pengajar, mahasiswa, dan institusi. Selain itu, UU itu memperkuat pendidikan vokasi, memastikan tanggung jawab negara dan menghindari liberalisasi dan komersialisasi," bebernya.
Lain halnya dengan ITS yang memantapkan diri menjadi BLU dengan menjalankan Pengelolaan Keuangan (PK) BLU sesuai dengan standar akutansi keuangan. "Berkat sistem tersebut, ITS dapat menghasilkan laporan keuangan pokok yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, dan laporan arus kas," kata Pembantu Rektor II ITS, Ir Muhammad Faqih MSA PhD.
Bahkan, sistem pelaporan keuangan ITS itu membuat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdikbud menggelar Workshop Aplikasi Keuangan BLU untuk delapan universitas di kampus ITS pada pada 24-28 September.
Delapan PTN yang terlibat dalam pelatihan adalah Universitas Hassanudin, Universitas Riau, Udayana Bali, Universitas Terbuka, Universitas Haluleo, Untirta Serang Banten, dan Universitas Andalas, namun perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta belum hadir hingga hari ketiga (26/9).
"ITS memang diminta untuk mengembangkan sistem aplikasi ini kepada berbagai universitas. 'Sebenarnya, berbagai universitas telah meminta pembelajaran sejak tahun 2011. Hanya saja, baru sekarang ada kesempatan untuk menindaklanjutinya,'' kata Kepala Sub Bagian Akutansi Dikti Kemendikbud Sawitri Isnandari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika