JAKARTA--Saat ini sedikitnya 1,4 juta guru SD-SMP di Tanah Air belum berpredikat sarjana, sehingga masih perlu ditingkatkan kualifikasinya untuk memenuhi persyaratan proses sertifikasi kompetensi guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal saat meresmikan secara serentak unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di delapan kota di Indonesia via skype, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah mengalokasikan dana beasiswa bagi sekitar 300 guru SD dan SMP setiap tahun, untuk melanjutkan pendidikan mereka, agar memenuhi kualifikasi pendidikan setingkat sarjana (S-1). Program beasiswa ini dikelola bersama Universitas Terbuka (UT), karena UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang memiliki proses belajar yang fleksibel, sehingga guru tidak perlu keluar sering-sering meninggalkan kelas untuk kuliah, katanya.
Fasli mengatakan, syarat kualifikasi S-1 diperlukan bagi guru untuk mengikuti uji sertifikasi agar mendapat penambahan kesejahteraan. "Selain program beasiswa pemerintah, ada juga guru yang menggunakan uangnya sendiri, karena tidak sabar mengantre untuk mendapatkan beasiswa," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, Universitas Terbuka (UT) masih menjadi pilihan utama guru di hampir semua daerah yang ingin meningkatkan kualifikasinya dari D2/D3 menjadi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
"Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, setiap guru wajib berkualifikasi S1 atau D4. Untuk mempercepat kualifikasi dan sertifikasi guru, UT menjadi pilihan guru untuk meningkatkan kualifikasinya. Apalagi, dalam meningkatkan kualifikasinya, guru tidak boleh meninggalkan tempat mengajar. Jadi, UT-lah yang paling sesuai," katanya.
Sementara itu, Rektor UT, Prof Tian Belawati mengatakan, saat ini ada sekitar 450 ribu guru dari total 620 mahasiswa UT mengikuti perkuliahan S-1. Sebanyak 250 ribu orang merupakan penerima beasiswa pemerintah. Sedangkan siswanya adalah mahasiswa mandiri dan penerima beasiswa dari swasta.
"UT menjadi pilihan karena biaya kualiahnya yang masih murah. Untuk program S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dikenakan Rp2 juta per tahun. Karena itu, cukup banyak juga guru yang membayar dari koceknya sendiri," kata Prof Tian.
Lebih lanjut Fasli mengingatkan para guru untuk tidak sembarangan dalam memilih perguruan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi akademisnya, agar kompetensi mereka benar-benar meningkat. Selain UT, sejumlah perguruan tinggi negeri dilibatkan untuk menyelenggarakan model pembelajaran multimoda bagi para guru.
"Pembelajaran ada yang menggunakan modul independen, internet, bahan-bahan multimedia, dan ada juga kunjungan dosen ke lokasi-lokasi guru berkumpul. Tetapi saat ini program beasiswa dialokasikan ke UT," katanya.
Menurut Fasli, model pembelajaran jarak jauh amat penting mengingat sebagian guru SD tempat mengajarnya sampai tingkat dusun-jauh dari pusat kota. Padahal, mereka tidak dapat meninggalkan tugas. "Bagi para guru sendiri, kuliah kembali merupakan perjuangan, baik dari segi biaya dan waktu. Terlebih guru di daerah. Karena itu, banyak guru yang memilih program jarak jauh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika