REPUBLIKA.CO.ID, LUBUKLINGGAU--Rencana mutasi guru yang akan dilakukan dinas pendidikan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, membuat resah ratusan pelajar SMA dan SMK dari berbagai sekolah. Karena itu, Rabu (12/1), mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan hal tersebut.
"Kalau gurunya diganti sekarang dengan guru yang lain otomatis akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing dan pergantian guru ini juga membutuhkan waktu untuk adaptasi, sementara ujian nasional bagi pelajar kelas tiga sudah dekat," kata Herman Sawiran (44), salah seorang wali murid yang turut berdemo bersama pelajar.
Para siswa menilai rencana mutasi guru secara besar-besaran pada SMP dan SMA/SMK di daerah itu, sudah keterlaluan dan tendensius mengingat kebijakan yang dibuat Diknas setempat selalu berubah-rubah dan merugikan dunia pendidikan.
Sebelumnya Diknas Lubuklinggau menerapkan larangan siswa untuk menggunakan kendaraan bermotor saat ke sekolah, kemudian mewajibkan siswa memakai baju batik dan rok panjang bagi pelajar putri, seragam kotak-kotak dan terakhir untuk hari Senin siswa diwajibkan menggunakan seragam putih-putih.
Sementara itu, menurut salah seorang pelajar yang berdemo, Enda (16), mereka sangat keberatan dengan kebijakan yang dibuat Diknas Lubuklinggau belakangan ini. Selain memberatkan, mereka juga tidak menyentuh kepentingan dunia pendidikan.
"Kami minta DPRD dapat menampung aspirasi pelajar ini, kalau tidak nantinya akan banyak siswa kelas tiga yang tidak lulus UN atau tidak naik karena guru yang mengajar harus menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan sekolah barunya," terangnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadaki, mengatakan saat menerima utusan pelajar, para orang tua murid dan kalangan mahasiswa untuk dibicarakan kepada pihak eksekutif serta berharap hal ini agar tidak terjadi.
"Kita harapkan ini tidak terjadi karena ini dapat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, apalagi dalam waktu dekat siswa kelas tiga sudah akan ujian nasional. Untuk itu pihak diknas diminta terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dewan sebelum mengambil suatu kebijakan," jelasnya.
Sementara itu, akibat aksi demo ratusan pelajar dari SMA/SMK dan wali murid daerah itu membuat pengamanan di Kantor Diknas Lubuklinggau diperketat. Bahkan, puluhan petugas Satpol PP ditambah oknum preman terlihat menghalangi dan membubarkan para siswa yang mencoba menggelar demo di kantor tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika