REPUBLIKA.CO.ID,MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat mengungkapkan bahwa Komisi X DPR sangat mendukung terhadap peningkatan status Universitas Sulbar di Kabupaten Majene untuk menjadi perguruan tinggi negeri.
"Pemprov Sulbar telah melakukan pertemuan dengan anggota Komisi X DPR dan mereka menyatakan dukungannya," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan bahwa tekad Pemprov sulbar untuk terus memperjuangkan status Universitas Sulbar atau Unsulbar mendapat dukungan DPR sehingga memperkuat keyakinan mereka bahwa universitas itu akan menjadi perguruan tinggi negeri pertama di provinsi tersebut.
"Kita berjuang semoga pemerintah ditingkat pusat menyetujui Unsulbar berstatus negeri, paling lambat bulan Maret tahun 2013 mendatang, karena dengan berstatus negeri Unsulbar akan mendapat bantuan pemerintah pusat untuk pembangunannya agar dapat cepat maju dan berkembang,"katanya.
Menurut dia, selama ini Unsulbar dibangun pemerintah diwadahi oleh sebuah yayasan dan pembangunannya telah menelan anggaran APBD Sulbar sekiar Rp 9,3 miliar sejak dibangun pada tahun 2010 yang lalu dan itu belum mencukupi pembangunannya.
Ia mengatakan, selain memberikan bantuan anggaran yang digunakan untuk membebaskan lahan dan untuk pembangunan gedung kampus Unsulbar itu, pemerintah di Sulbar juga memberikan bantuan kendaraan roda empat tiga unit dan Bus kepada pengelola Unsulbar.
Menurut dia, anggaran untuk pembangunan kampus Unsulbar itu mengunakan anggaran APBD Sulbar, karena anggaran APBN tidak bisa didapatkan pemerintah Sulbar karena kampus Unsulbar masih berstatus swasta.
Ia mengatakan, kampus Unsulbar yang memiliki luas lahan sekitar 30 hektare, telah memiliki sekitar 3.000 mahasiswa setelah dua tahun lebih melakukan penerimaan mahasiswa baru.
Unsulbar telah memiliki sejumlah fakultas di antaranya Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Mipa),
Kemudian Fakultas Peternakan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Keguruan. Iskandar Zulkarnaen
Ikuti Whatsapp Channel Republika